Satukan Pertamina-PGN, Menteri Rini harus dapat persetujuan DPR

Merdeka.com - Peraturan Pemerintah (PP) untuk pembentukan holding BUMN energi diperkirakan selesai sebelum lebaran tahun ini. Dalam skema yang disiapkan, pembentukan holding bakal dimuluskan tanpa harus meminta persetujuan dari DPR.

‎Skemanya, pemerintah akan memindahkan saham miliknya di PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) ke PT Pertamina (Persero) dengan cara inbreng. Pengalihan kepemilikan saham pemerintah ke Pertamina hanya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) saja, ‎aset PGN langsung otomatis menjadi milik Pertamina. Setelah itu, nilai saham milik negara di Pertamina akan bertambah.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawidjaja memperingatkan Menteri BUMN Rini Soemarno bahwa Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) telah mengatur bahwa perubahan kepemilikan saham di perusahaan pelat merah harus melalui persetujuan DPR. Terlebih lagi skema holding energi itu akan menghilangkan BUMN yaitu PGN yang semula sebuah perusahaan BUMN akan beralih status menjadi perusahaan swasta.

Apalagi, aset PGN sangat besar, nilainya mencapai USD 6,5 miliar alias sekitar Rp 84,5 triliun. Semua aset negara dengan nilai di atas Rp 100 miliar harus mendapat persetujuan DPR kalau dialihkan kepemilikannya.

Menurut Azman, tentu tak masuk akal jika pengalihan kepemilikan aset negara sebesar itu tidak melalui pembahasan dengan wakil-wakil rakyat.

"Bu Menteri BUMN harus lihat dengan UU Nomor 19 Tahun 2003. Dalam UU tersebut, pengalihan aset, walaupun ke sesama kekayaan negara, ‎kalau nilainya di atas Rp 100 miliar harus izin DPR," ujar Azman di Jakarta, Minggu (5/6).

Dia menilai kalau skema yang dirancang dalam PP tersebut terus dipaksakan, maka pemerintah melanggar Undang Undang. "Bu Menteri harus hati-hati, ada aturan UU. Kita harus duduk bersama, jangan sampai pemerintah melanggar UU, itu hal serius," tegas dia.

Azman pun mengaku heran dengan langkah Rini yang terlihat sangat terburu-buru ingin membentuk holding BUMN energi‎. "Ada masalah di balik itu, kita tidak tahu. Tapi pembentukan holding ini harus dikaji sama-sama dulu," pungkas dia.

Sebelumnya, ‎Rini menyatakan bahwa berdasarkan PP yang disiapkannya, Holding BUMN Energi bisa dibentuk tanpa harus minta izin dari DPR. "Ini tidak perlu izin DPR. Tidak ada izin DPR. Ya, itu kita terus melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait," kata Rini.