Selesai pekan depan, rancangan perpres reforma agraria siap dibawa ke Jokowi
Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution melakukan rapat koordinasi (rakor) mengenai reforma agraria di Kantornya, Jakarta. Hadir pada rakor ini adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sanjdojo.
"Tentang Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Jadi perlu ada perpres untuk mempercepat itu yang dibahas tadi," ujar Menteri Sofyan usai melangsungkan rakor di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Jumat (24/8).
Menteri Sofyan mengakui, ada beberapa kendala dalam penyelesaian Perpres, terutama pada tahapan proses penyusunan. Meski demikian, dirinya mengaku optimis Perpres tersebut dapat selesai pada minggu depan.
-
Bagaimana cara Mentan reformasi pertanian? Mentan mengatakan, Vietnam dan Indonesia adalah dua negara besar yang sama-sama memiliki potensi pertanian luar biasa. Khusus di Indonesia, Mentan menyampaikan bahwa pemerintah terus mereformasi pertanian tradisional ke pertanian modern yang lebih efisien serta mampu menekan biaya hingga 50 persen. 'Teknologi dan mekanisasi yang presisi adalah poin yang juga kami sampaikan untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman padi di lahan rawa,' katanya.
-
Bagaimana Mentan menyelesaikan masalah pupuk? 'Kami melakukan maraton selama lima bulan untuk menyelesaikan masalah pupuk ini. Baru lima bulan jadi Menteri, Alhamdulillah semua dapat kami selesaikan. Karena itu, mari kita jaga agar kita mampu mewujudkan Indonesia lumbung pangan dunia,' katanya.
-
Apa yang ada di dalam proposal? Ciri-ciri proposal yang paling pertama adalah isinya harus berisikan ringkasan kegiatan atau penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam proposal, perlu dijelaskan apa saja yang akan dilaksanakan secara rinci dan detail, mulai dari latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, hingga teknis pelaksanaannya.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Kenapa Kemendag revisi Permendag? Terdapat beberapa evaluasi terhadap peraturan sebelumnya berdasarkan masukan dari pelaku usaha maupun kementerian dan lembaga teknis terkait. Oleh karena itu, Kemendag membuat sejumlah perubahan agar peraturan di bidang ekspor dapat lebih implementatif.
-
Kapan proyek ini akan berlangsung? Proyek tersebut bertujuan untuk menyempurnakan dan memperkuat sistem dan kebijakan K3 di Indonesia dalam bentuk technical assistance atau bantuan teknis dari pihak KOSHA, dan akan berlangsung selama 3 tahun, yakni dari tahun 2024 sampai tahun 2026.
"Target penyelesaiannya minggu depan. Katanya sudah oke. Tadi kan tinggal sedikit lagi. Minggu depan rakor semua menteri sebagai rapat terakhir sekalian harmonisasi agar itu bisa dibawa ke presiden," sebutnya.
Menteri Sofyan menyebut, Perpres tersebut akan menjadi payung hukum untuk implementasi program reforma agraria terutama redistribusi lahan. Menurutnya, redistribusi yang sudah dilakukan pemerintah selama ini berupa legalisasi.
"Redistribusi yang kita lakukan selama ini baru ada tanah trnasmigrasi yang belum diberikan kita legalisasi kemudian kita berikan," imbuh Menteri Sofyan.
"Kemudian yang kedua yang diberikan selama ini adalah tanah terlatar yang kita ambil. Kemudian tanah HGU (hak guna usaha) yang tidak diperpanjang ya. Tidak diurus. Dengan perpres ini kita kaitkan dengan pelepasan kawasan hutan yang itu sudah ada perpresnya untuk kemudian diberikan kepada rakyat," tambah Menteri Sofyan.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Alasan Pilkada dimajukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan pada 1 Januari 2025.
Baca SelengkapnyaTarget realisasi swasembada pangan dimajukan dari awalnya tahun 2028 menjadi 2027.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, dirinya sudah membahas publisher rights sejak lama bersama para pemangku kepentingan
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan keppres tersebut bukan hanya menyangkut administrasi saja, namun juga harus dilihat kesiapan di lapangan.
Baca SelengkapnyaSebanyak 42 Proyek Strategis Nasional (PSN) Jokowi tetap dilanjutkan meski Oktober tahun ini jabatannya berakhir.
Baca SelengkapnyaMenkumham Yasonna Laoly menyebut, pembahasan RUU Perampasan Aset masih menjadi prioritas pemerintah.
Baca SelengkapnyaUntuk saat ini, tambah Jokowi, stok subsidi pupuk masih tersedia. Subsidi pupuk Rp14 triliun untuk semester kedua.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pemberian subsidi ini untuk menutup kekurangan pupuk yang dialami petani.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca SelengkapnyaAHY mengungkapkan, penyelenggaraan Reforma Agraria Summit nantinya akan menjadi momentum yang baik.
Baca SelengkapnyaJokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaPenyederhanaan distribusi sangat dibutuhkan, tetapi perlu diiringi reformasi menyeluruh seperti penguatan produksi pupuk nasional.
Baca Selengkapnya