Follow
SKK Migas terapkan ISO 37001:2016 sebagai sistem manajemen anti suap
Merdeka.com - Saat ini, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tengah persiapan untuk menerapkan ISO 37001:2016. Penerapan ISO 37001:2016 sebagai sebuah standard internasional untuk sistem manajemen anti penyuapan atau Anti Bribery Management System.
WakiI KepaIa SKK Migas, Sukandar, menuturkan ISO 37001 merupakan sebuah instrumen yang dirancang untuk membantu sebuah organisasi mengembangkan, mengimplementasikan, dan memperbaiki program anti suap. Instrumen ini, lanjut dia, isinya serangkaian tindakan, kontrol, dan prosedur yang harus dilakukan untuk mencegah, mendeteksi, dan mengatasi suap.
"SKK Migas selalu berkomitmen untuk mencegah praktik-praktik penyuapan. Salah satu usaha yang dilakukan adalah saat ini SKK Migas tengah dalam persiapan untuk menerapkan ISO 37001:2016 sebagai sebuah standar internasional dari sistem manajemen anti penyuapan," ujar Sukandar, dalam sambutannya di acara Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Industri Hulu Migas, di Gedung City Plaza, Jakarta, Rabu (16/8).
-
Kenapa sinergi antara BPH Migas dan SKK Migas penting? Dalam agenda tersebut, Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengungkapkan bahwa sinergi antara SKK Migas (hulu) dan BPH Migas (hilir) sangat penting dan harus terus didorong. Pasalnya, sinergi keduanya tersebut dibutuhkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.
-
Bagaimana BPH Migas awasi penyaluran BBM subsidi? 'Dalam kunjungan kerja ini, kami menyaksikan secara langsung penyaluran BBM subsidi ke kapal penyeberangan dan penumpang sebagai konsumen pengguna. Kami memastikan bahwa BBM yang dikirim dari Badan Usaha Penugasan sama dengan yang disalurkan. Kita cocokkan semuanya sebelum ada pembongkaran dan diketahui alur pendistribusian BBM subsidi ini sudah sesuai peraturan perundang-undangan,'
-
Bagaimana BPH Migas awasi penyaluran BBM? 'Pastikan seluruh CCTV berfungsi dengan baik dan merekam aktivitas penyaluran selama minimal 30 hari, hal ini penting sebagai upaya transparansi dan pengawasan lebih lanjut dalam penyaluran BBM. Selain itu, pastikan pula bahwa penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu hanya kepada konsumen pengguna yang berhak,' terangnya.
-
Bagaimana cara BPH Migas melibatkan masyarakat? BPH Migas terus memberikan pemahaman terkait hal ini kepada masyarakat secara luas.
-
Bagaimana BPH Migas mendorong kolaborasi dengan SKK Migas? Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra juga mendorong adanya kolaborasi antara SKK Migas dan BPH Migas dalam menjalankan program yang memberi dampak positif bagi masyarakat.
-
Mengapa Pertamina Hulu Energi fokus pada aspek keselamatan kerja? 'PHE akan terus melaksanakan kinerja unggul dengan mengedepankan aspek safety di setiap lini Pekerjaan yang sesuai dengan good corporate governance,’’ jelas Chalid Said Salim, Direktur Utama PHE.
Sukandar mengatakan, industri hulu migas melibatkan banyak pihak dengan mata rantai bisnis yang panjang. Sehingga menjadikan industri ini memiliki risiko penyuapan yang tinggi.
Lebih jauh dia menjelaskan, praktik penyuapan ini dapat menimbulkan kerugian pada kegiatan usaha industri hulu minyak dan gas bumi, seperti timbulnya inefisiensi dari pengaturan spesifikasi barang untuk memenangkan vendor tertentu, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Namun, katanya, suap dapat dicegah, dideteksi, dan diatasi jika organisasi melakukan serangkaian tindakan dan kontrol. Di antaranya dengan memiliki dan menerapkan kebijakan prosedur dan kontrol anti suap, komitmen dan tanggung jawab manajer puncak tentang anti suap, pengawasan manajer senior, pelatihan anti suap, penilaian risiko suap, due diligence proyek-proyek dan anggota asosiasi bisnis, pelaporan, monitoring, investigasi dan review, tindakan korektif dan langkah perbaikan yang terus-menerus.
"Manajemen SKK Migas memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan SNI ISO37001:2016, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, oleh karena itu ke depannya diharapkan para pelaku kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dapat turut menerapkan sistem manajemen anti penyuapan guna menciptakan industri hulu migas yang transparan dan efisien, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi negara," terang Sukandar.
Dia menambahkan, SKK Migas dibentuk oleh pemerintah untuk mengawasi kegiatan eksplorasi dan produksi migas di Indonesia. Saat ini, terdapat 277 Kontraktor KKS yang bekerja di bawah pengawasan SKK Migas, terdiri dari 85 Kontraktor KKS tahap eksploitasi dan 192 Kontraktor KKS tahap eksplorasi.
"Semua kontraktor ini mengerjakan proyek hulu migas milik negara. Selain memastikan para kontraktor ini memenuhi target-target teknis operasional, SKK Migas juga melakukan pengawasan supaya bisnis hulu migas dapat dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Perusahaan BUMN ini menjalankan praktik bisnis yang jujur, beretika dan transparan. Capaian sertifikasi ISO 37001.
Baca Selengkapnya
Organisasi dapat mendeteksi dan mencegah tindakan penyuapan yang dapat merusak reputasi dan integritas perusahaan.
Baca Selengkapnya
Perusahaan melakukan upaya konkret untuk menciptakan budaya anti penyuapan melalui sistem manajemen terbaru.
Baca Selengkapnya
Korupsi di tanah air tidak akan berkurang jika suap menyuap tidak diberantas. Sebab, suap menyuap dilakukan dan dimulai dari berbagai tingkatan.
Baca Selengkapnya
Perusahaan telah memitigasi risiko keselamatan kerja yang dapat terjadi dengan selalu mengedepankan dan menjaga zero fatality.
Baca Selengkapnya
Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto menekankan pentingnya penguatan rantai suplai di industri hulu migas.
Baca Selengkapnya
Hakordia merupakan momentum untuk meningkatkan kesadaran kolektif dalam memerangi korupsi, sebuah kejahatan luar biasa.
Baca Selengkapnya
Mahfud menyebut penegakan hukum kerap dilakukan sembunyi-sembunyi alias slintutan.
Baca Selengkapnya
Penilaian tata kelola, antara lain bisa dilakukan dengan melihat independensi dari komisaris dan juga direksi di Pertamina.
Baca Selengkapnya
Diharapkan para mitra kerja PHR bisa bersinergi dan berkolaborasi demi mendukung terciptanya kinerja yang produktif, andal, dan selamat.
Baca Selengkapnya
SKK Migas Bersama Kementerian ESDM juga mengalokasikan anggaran cukup besar.
Baca Selengkapnya
Investor makin kurang menaruh minat pada sektor minyak.
Baca Selengkapnya