Soal penenggelaman kapal, Menteri Susi tebang pilih
Merdeka.com - Ancaman dan aksi Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti menenggelamkan kapal ilegal yang beroperasi di perairan Indonesia dan melanggar aturan, ternyata tidak berlaku bagi kapal dalam negeri atau lokal. Pemerintah memberikan kompensasi bagi kapal lokal yang kedapatan melanggar.
Padahal, dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah kapal yang ditangkap dan terbukti melakukan pelanggaran didominasi kapal lokal. Dalam kurun waktu satu tahun atau sepanjang 2014, setidaknya ada 2.044 kapal yang diamankan karena dugaan melanggar hukum. Dari jumlah tersebut, kapal perikanan Indonesia mendominasi atau sekitar 2.028 kapal. Sedangkan kapal asing hanya 16 kapal.
Dari kapal yang ditangkap dan setelah diperiksa, yang terbukti melanggar ketentuan sebanyak 39 kapal yang terdiri dari 16 kapal asing dan 23 kapal Indonesia.
-
Apa yang diberikan Dinas Perikanan Kutai Timur kepada nelayan? 'Bantuan berupa mesin 13 PK sebanyak 11unit dan Has sebanyak 11unit untuk Kelompok Nelayan Teluk Dalam 2 di Kecamatan Teluk Pandan,' katanya, Senin (11/12).
-
Siapa yang ikut membantu KKP dalam mendorong ekonomi nelayan? Bersama Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI), KKP menggelar workshop PUG pada 30 Juli 2023 di Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur.
-
Kenapa KKP memberikan dukungan kepada nelayan di Cilacap? Dukungan tersebut merupakan upaya KKP mendorong budaya korporasi sekaligus membangun ekosistem hulu-hilir perikanan sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia dalam rapat terbatas pada 6 Oktober 2020.
-
Apa saja yang didorong KKP untuk nelayan dan keluarganya? KKP terus mendorong produktivitas nelayan di Indonesia, termasuk keluarganya. Istri nelayan diajak cermat membaca peluang usaha, di antaranya mengolah ikan menjadi produk turunan yang memiliki nilai jual.
-
Dimana KKP membantu pengembangan korporasi nelayan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) memberikan fasilitasi pengembangan korporasi nelayan di Cilacap Jawa Tengah melalui dukungan gudang beku portable, kendaraan berpendingin, dan bimbingan teknis.
-
Di mana nelayan di Kutai Timur mendapatkan bantuan? Melalui Bidang Pelaporan dan Usaha Perikanan Dinas Perikanan, Kutai Timur memberikan sejumlah bantuan mesin ketinting Kelompok nelayan Teluk Dalam 2, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kutim.
Dirjen PSDKP Asep Burhanuddin membela bosnya soal perbedaan perlakuan bagi kapal asing dan kapal lokal yang melanggar hukum. Dia beralasan kompensasi yang diberikan pemerintah lantaran para nelayan lokal tidak menjual hasil tangkapannya ke luar negeri.
"Mereka kan tangkap ikan buat di dalam negeri. Tidak dibawa keluar. Jadi ada semacam kompensasi yang diberikan," ujar Asep kepada merdeka.com, Senin (12/1).
Asep memaparkan, pelanggaran yang acap kali dilakukan nelayan dalam negeri yakni penggunaan bahan terlarang saat proses penangkapan ikan.
"Mereka (nelayan lokal) kebanyakan pakai bahan yang membahayakan lingkungan, seperti pukat harimau dan portas," ungkap Asep.
Alasan klise pun dilontarkan para nelayan lokal yang kedapatan menggunakan bahan terlarang. "Mereka gunakan itu karena cepat dapatnya dan banyak," tuturnya.
Dari penuturan Asep, aksi itu dilakukan nelayan lokal lantaran kalah bersaing dengan nelayan asing dalam hal kuantitas hasil tangkapan. Selain itu, Asep menilai kurangnya edukasi menyebabkan nelayan lokal nekat menggunakan pukat harimau dan portas saat menangkap ikan.
"Makanya nanti akan ada sosialisasi dampak lingkungannya," tandas Asep.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penenggelaman melalui teknik pengeboman ini dipopulerkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Baca SelengkapnyaIni tanggapan Menteri Trenggono soal penghapusan BBM subsidi untuk nelayan.
Baca SelengkapnyaKapal yang ditangkap berkapasitas di bawah lima Gross tonnage (GT) dan alat tangkap yang digunakan pancing.
Baca SelengkapnyaKKP menyerahkan dua kapal ikan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan ke nelayan Banyuwangi.
Baca SelengkapnyaMereka memprotes kebijakan Presiden Jokowi yang kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang.
Baca SelengkapnyaMenteri Trenggono menjalin kerja sama dengan Vietnam untuk mengatasi penyelundupan benih bening lobster.
Baca SelengkapnyaNilai tukar nelayan belum mencapai angka yang signifikan sehingga mereka masih belum sejahtera.
Baca SelengkapnyaProyek reklamasi di teluk Jakarta berdampak pada banyak hal, salah satunya membuat hidup nelayan Muara Angke semakin susah. Berikut potretnya:
Baca SelengkapnyaPelaku ilegal fishing itu bahkan mengakali perizinan dengan mengajukan izin ke pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaIa melihat hingga kini masih banyak nelayan yang miskin bahkan mengalami kemiskinan ekstrem, utamanya di daerah pesisir.
Baca SelengkapnyaPara nelayan diiming-iming gaji besar dibandingkan fokus terhadap keterampilan melaut.
Baca Selengkapnya