Sri Mulyani bakal turunkan bunga kredit ultra mikro jadi 6 persen
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah tengah merevisi aturan mengenai penurunan bunga kredit ultra mikro (UMi) menjadi 6 persen. Perubahan aturan ini akan diterbitkan minggu ini.
"Betul. kita sudah bahas beberapa kali dan memang kita sudah akan merevisi. PMK nya ini dalam Minggu ini," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (8/9).
Sri Mulyani mengatakan, penyalur seperti Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani dan PT Pegadaian akan mendapat bunga 4 persen dan menyalurkan kredit ke masyarakat sebesar 6 persen.
-
Siapa yang mengumumkan kebijakan baru BRI? Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan kebijakan baru ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan Perseroan kepada nasabah.
-
Apa itu KPR BRI Suku Bunga Berjenjang? KPR BRI Suku Bunga Berjenjang adalah program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditawarkan oleh BRI dengan suku bunga yang berjenjang. Program ini memiliki suku bunga fixed rate pada tahun-tahun awal tertentu, kemudian suku bunga akan berubah pada tahun-tahun berikutnya.
-
Kapan KPR BRI suku bunga berjenjang berlaku? Pasalnya, BRI menawarkan suku bunga berjenjang hingga 20 tahun yang berlaku mulai dari tanggal 1 Oktober 31 Desember 2024, lho.
-
Kapan kebijakan baru BRI berlaku? Kebijakan ini akan berlaku efektif per Agustus 2024.
-
Kapan BNI Sekuritas akan merevisi target harga BRI? Bahkan valuasi BBRI disebut menarik akibat adanya tren kenaikan suku bunga sehingga pihaknya akan kembali melakukan reviu.
-
Mengapa BNI tingkatkan kredit BUMN? Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan memasuki semester kedua 2023, perseroan mulai melihat banyak BUMN yang berbenah dan siap untuk melakukan ekspansi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih kuat.
"Suku bunga yang disampaikan kepada penyalur seperti Bahana, PNM, maupun Pegadaian akan diturunkan dari 6 persen menjadi 4 persen. Sehingga nanti kepada masyarakat menjadi 6 persen dan itu nanti diatur dalam PMK," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) mengusulkan bunga kredit ultra mikro turun menjadi 6 persen. Usulan tersebut dengan pertimbangan bunga kredit ultra mikro yang berlaku masih cukup tinggi.
"Kami mengusulkan 6 persen, sekarang kan 12 persen. Memang juga sudah (ada) turun menjadi 8 persen," ujar Ketua Bidang Ekonomi PBNU, Eman Suryaman di Jakarta, Kamis (8/9).
Eman mengatkan, bunga kredit ultra mikro sebenarnya memang sudah diturunkan sebesar 2 persen dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai pelaksana pembiayaan ultra mikro dan beberapa lembaga penyalur. Namun demikian, hal ini belum dapat dirasakan sampai ke debitur.
"Karena dari PIP (Pusat Investasi Pemerintah)-nya dua (turun), baru turun ke Bahana (penyalur) atau pun ke yang lainnya baru kepada koperasi. Jadi sebetulnya masih ada space 2 persen lagi," jelasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Salah satunya dengan melakukan sinergi lintas kementerian/lembaga, termasuk dengan Bank Indonesia (BI) untuk insentif likuiditas.
Baca SelengkapnyaSaat ini, The Fed selalu Bank Sentral Amerika Serikat (AS) masih melakukan kajian terkait potensi penurunan tingkat suku bunga.
Baca SelengkapnyaPenurunan suku bunga ini bagian dari upaya penguatan dan stabilitas nilai tukar Rupiah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menyampaikan anggaran subsidi BBM dan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) turun dari Rp114,3 triliun menjadi Rp113,7 triliun.
Baca SelengkapnyaPerry memperkirakan The Fed akan menurunkan suku bunganya selama 3 bulan kedepan secara berturut-turut hingga akhir tahun.
Baca SelengkapnyaDengan demikian, kebijakan tersebut akan membuat ekonomi semakin cepat pulih pascakrisis akibat pandemi.
Baca SelengkapnyaInflasi di AS pada bulan Juni menunjukkan penurunan di angka 3 persen, didorong oleh menurunnya tekanan harga energi dan sektor perumahan.
Baca SelengkapnyaSikap bungkam Sri Mulyani terkait isu kenaikan PPN 12 persen bukan hal yang baru. Sejak isu ini mencuat, ia cenderung memilih diam ketika ditanya.
Baca SelengkapnyaPenyaluran KUR tersebut masih sangat rendah dan jauh dari target yang ditetapkan dalam APBN 2023 sebesar Rp297 triliun.
Baca SelengkapnyaMenkeu Sri Mulyani menjelaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor.
Baca Selengkapnya"Utang itu tidak berarti kita kemudian ugal-ugalan, oleh karena itu kita harus hati-hati sekali," kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaSecara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.
Baca Selengkapnya