Sri Mulyani Dorong Penerapan LCS Ciptakan Pemerataan Pemulihan Ekonomi Dunia
Merdeka.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong, penggunaan mata uang lokal antar negara atau Local Currency Settlement (LCS) anggota KTT G20. Tujuannya, mengurangi ketergantungan terhadap Dolar AS untuk pemulihan ekonomi bersama di tengah ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.
"LCS dapat menciptakan jaring pengaman keuangan atau transaksi keuangan antar negara dan mengurangi risiko kerentanan, akibat guncangan ekonomi global yang menyebabkan ketidakstabilan keuangan," katanya dalam acara Finance Track KTT G20 di Jakarta, Rabu (16/2).
Menteri Sri Mulyani menyampaikan, melalui penggunaan LCS mengurangi ketergantungan yang besar terhadap mata uang Dolar AS. Sehingga, dapat menciptakan stabilitas hubungan perdagangan dan investasi yang lebih baik antara negara-negara anggota G20, termasuk Indonesia
-
Kenapa Menko Perekonomian ikut ke KTT G20? Menko Airlangga menegaskan, Pemerintah Indonesia membawa misi besar dalam agenda KTT G20. Salah satunya untuk memperkuat kerja sama di bidang perekonomian.
-
Apa yang dibawa Menko Perekonomian ke KTT G20? Menko Airlangga menegaskan, Pemerintah Indonesia membawa misi besar dalam agenda KTT G20. Salah satunya untuk memperkuat kerja sama di bidang perekonomian.
-
Bagaimana Menko Perekonomian ingin memperkuat kerja sama ekonomi? "Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Bagaimana Kemenkop UKM mendorong UMKM untuk terlibat dalam rantai nilai global? Untuk itu Hanung mendorong agar pelaku UMKM memanfaatkan kebijakan yang mengatur agar Pemerintah Pusat/Daerah dan BUMN berbelanja produk UMKM.
-
Bagaimana Pertamina mengoptimalkan pembelian dolar AS? Erick menyebut BUMN yang terdampak pada bahan baku impor dan BUMN dengan porsi utang luar negeri (dalam dolar AS) yang besar seperti Pertamina, PLN, BUMN Farmasi, MIND ID, agar mengoptimalkan pembelian dolar AS dalam jumlah besar dalam waktu singkat.
-
Kenapa sistem ini dinilai bisa menekan politik uang? Sistem proporsional tertutup dinilai mampu meminimalisasi politik uang karena biaya pemilu yang lebih murah dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka.
"Penggunaan, mata uang lokal juga menyebabkan biaya transaksi yang lebih rendah. Ini karena dalam hal ini, pedagang tidak perlu mengkonversi mata uangnya ke nilai tukar Dolar AS," imbuhnya.
Oleh karena itu, pemerintah telah memasukkan pembahasan mengenai perluasan kerja sama mata uang lokal atau LCS ke dalam agenda global KTT G20.
"Karena penggunaan yang lebih luas dari penyelesaian mata uang lokal di antara negara sangat relevan dengan prioritas Presidensi G20 di jalur keuangan, yaitu exit strategy untuk mendukung pemulihan," tutupnya.
Bersama AS dan China, Ekonomi RI Disebut Telah Kembali ke Era Sebelum Pandemi
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, Indonesia masuk jajaran negara yang ekonominya telah kembali ke level pre pandemi. Negara yang ekonominya telah kembali ke level pre pandemi adalah Singapura, Indonesia, Amerika Serikat, Korea Selatan dan China.
"Perekonomian Indonesia tercatat menjadi salah satu yang sudah pulih di 2021," kata Febrio dalam Taklimat Media, Jumat (10/2)
Febrio mengatakan, predikat ini diperoleh Indonesia dengan didukung oleh kebijakan pengendalian pandemi. Selain itu, pengendalian pandemi juga diikuti okeh pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai penerapan kebijakan ekonomi yang efektif.
Sementara itu, di lain sisi masih banyak negara yang belum mampu keluar dari jebakan pandemi. Beberapa negara yang belum kembali ke level pre pandemi adalah Filipina, Meksiko, Italia, Jerman dan Perancis.
Febrio menambahkan, melihat dari masa-masa krisis pada tahun sebelumnya, kebangkitan ekonomi memakan waktu tiga hingga empat tahun. Namun untuk pandemi Virus Corona, Indonesia hanya butuh 1,5 tahun untuk perlahan bangkit.
"Pada krisis 1998 itu kita butuh 3 hingga 4 tahun untuk keluar dari krisis. Pandemi Corona kita butuh 1,5 tahun. Di mana pada 2021 sudah terlihat pemulihan," katanya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Negara ASEAN ramai-ramai tinggalkan Dolar AS untuk bertransaksi. Ini akan membuat harga suatu produk lebih tahan banting.
Baca SelengkapnyaDPR mencermati dinamika dan dampak dari konflik geopolitik
Baca SelengkapnyaNilai transaksi dan jumlah pelaku LCT terus tumbuh positif dimana pada Januari hingga April 2023 mencapai USD2.1 milliar.
Baca SelengkapnyaPelemahan Rupiah terhadap mata uang Negara Paman Sam hanya 2,34 persen.
Baca SelengkapnyaMenyikapai Rupiah terus melemah, Kementerian Keuangan terus memperkuat koordinasi bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
Baca SelengkapnyaIndonesia berupaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaKondisi ini menyebabkan penguatan mata uang dolar AS terhadap mata uang dunia lainnya hingga Rupiah.
Baca SelengkapnyaThe Federal Reserve (The Fed) memangkas suku bunga acuan sebesar 50 basis points (bps) menjadi 4,75-5,00 persen.
Baca SelengkapnyaKinerja Rupiah yang masih baik tersebut didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia dan surplus neraca perdagangan barang.
Baca SelengkapnyaSalah satunya dengan melakukan sinergi lintas kementerian/lembaga, termasuk dengan Bank Indonesia (BI) untuk insentif likuiditas.
Baca SelengkapnyaSaat ini ketentuan atau regulasi yang mengatur aset kripto bervariasi antar juridiksi setiap negara.
Baca SelengkapnyaSaat ini, The Fed selalu Bank Sentral Amerika Serikat (AS) masih melakukan kajian terkait potensi penurunan tingkat suku bunga.
Baca Selengkapnya