Sri Mulyani: Dulu Orang Menganggap Tak Korupsi, Tak Bisa Hidup
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjadi pembicara pada Acara KPK Mendengar dalam rangka Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/12). Dalam kesempatan tersebut, dia bercerita bagaimana dulu korupsi merajalela di Indonesia. Bahkan ada anggapan, tak korupsi maka tak bisa hidup.
"Semenjak KPK pertama dibentuk dan pimpinan KPK, pertama waktu itu kebetulan saya jadi Menkeu juga dan kami termasuk diskusi awal gimana membangun Indonesia yang waktu itu dipersepsikan sebagai suatu negara yang korupsinya sangat sistemik dan sangat struktural sehingga orang menganggap kalau nggak korupsi malah ngga bisa hidup," ujarnya.
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah tak tinggal diam menyaksikan korupsi terjadi. Waktu itu, pemerintah mulai menyusun strategi dengan menginisiasi gerakan antikorupsi yang dimulai dari mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai berbenah diri berani melawan korupsi.
-
Bagaimana Bupati Kutai Timur mengajak masyarakat perangi korupsi? Dengan mengambil tema Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju, kegiatan itu dilaksanakan di halaman Polder Ilham Maulana, Sabtu (9/12) pagi.
-
Siapa yang membuka Sosialisasi Antikorupsi di Pasuruan? Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo membuka langsung Sosialisasi Antikorupsi dan Koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK di Gedung Gradika, Pasuruan, Senin (27/5).
-
Kenapa Bupati Kutai Timur mengajak masyarakat perangi korupsi? 'Ini sebagai upaya memerangi korupsi. Apalagi korupsi bertentangan dengan hak asasi manusia. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita mampu menjauhkan diri kita dari korupsi,' katanya.
-
Kenapa Marsekal Suryadi antikorupsi? Di tengah segala kesempatan, Suryadarma sama sekali tak tergoda untuk korupsi. Dia tak mau memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan pribadi. Sang Marsekal dikenal sebagai orang yang jujur dan antikorupsi.
-
Dimana OJK memperingati hari antikorupsi? Demikian disampaikan Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena saat menghadiri Pembukaan Integrity Expo 2023, yang diselenggarakan oleh KPK pada 12-13 Desember 2023 di Jakarta, Selasa (12/12).
-
Kapan sosialisasi antikorupsi di Pasuruan? Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo membuka langsung Sosialisasi Antikorupsi dan Koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK di Gedung Gradika, Pasuruan, Senin (27/5).
"Waktu itu dibuat strategi bagaimana memulai gerakan anti korupsi terutama yang membuat untuk ASN menjabat menjadi ASN dan pejabat yang jujur itu adalah mungkin. Kalau dulu tidak mungkin karena gajinya juga pas untuk hidup sehingga jadi satu alasan untuk korupsi," jelasnya.
Kementerian Keuangan
Dari sisi Kementerian Keuangan, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mulai mendesain penghasilan yang layak bagi ASN. Agar mencapai penghasilan yang layak, Kementerian Keuangan juga memperbaiki penerimaan negara melalui pajak dan bea cukai.
"Bahwa karena memang gajinya habis untuk satu minggu atau 10 hari. Oleh karena itu, strategi dari awal adalah bagaimana meningkatkan reformasi di dalamnya, meningkatkan tunjangan. Untuk bisa mencapai itu harus ada keuangan negara yang sehat. oleh karenanya kita membuat fokus di Kemenkeu di reformasi 2005-2006, di area Kemenkeu yang mengenerate penerimaan, bea cukai dan pajak dua instansi fokus," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. Diperlukan terobosan kebijakan dan langkah politik serius
Baca SelengkapnyaBurhanuddin menilai, Indonesia masuk ke dalam negara yang paling rawan korupsi.
Baca SelengkapnyaBahkan, menurut dia, ada juga yang melakukan cara kasar untuk mengintimidasi dan berlindung dalam simbol-simbol dan atribut kekuasaan.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo dan Mahfud MD berdiskusi tentang antikorupsi sejak puluhan tahun yang lalu.
Baca SelengkapnyaKekejaman yang kerap terjadi di dalam dunia pekerjaan akibat kurangnya rasa kebersamaan.
Baca SelengkapnyaKemendagri sepakat bersama KPK untuk mencegah budaya korupsi dalam bidang pendidikan.
Baca Selengkapnya