Sri Mulyani: Kesenjangan Makin Lebar karena BBM Subsidi Dinikmati Orang Kaya

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa kesenjangan ekonomi antara orang miskin dan kaya akan semakin lebar jika BBM subsidi masih dinikmati masyarakat mampu. Melihat data 2022, masyarakat relatif mampu banyak mengonsumsi BBM subsidi.

Sri Mulyani mengatakan, meski negara telah mengalokasikan dana subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp502,4 triliun dan berpotensi ditambah Rp 195 triliun, maka uang tersebut juga tidak tepat sasaran. Malah, akan habis karena pola konsumsi yang terjadi.

"Kita akan menciptakan kesenjangan yang makin lebar dengan susbdi, karena yang mampu (yang) nikmati subsidi dan yang tak mampu tidak menikmati (subsidi)," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jumat (26/8).

Untuk itu, diperlukan langkah untuk tetap menjaga APBN sebagai shock absorber. Artinya, subsidi tidak dicabut dan penyesuaian anggaran perlu menjadi pertimbangan. Tujuannya untuk memperbaiki manfaat distribusi subsidi ke masyarakat.

Poin kedua, APBN perlu terus dijaga untuk menghadapi 2023 dan 2024. Di mana potensi ketidakpastian masih tinggi. "Ketiga, gotong royong, masyarakat mampu berkontribusi lebih banyak dibandingkan masyarakat tak mampu yang harus dibantu dengan berbagai instrumen," ujar dia.

"Ini yang sama disampaikan ke presiden, ini sebuah bentuk menangani kondisi APBN, tolong dijaga dan dihitung secara cermat," imbuhnya.

BBM Subsidi Tak Naik Pekan Ini

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pengumuman soal harga BBM jenis Pertalite tidak akan diumumkan Jumat (26/8) hari ini.

Pernyataan itu sekaligus menepis isu bahwa kenaikan harga BBM subsidi termasuk Pertalite bakal segera diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Rasanya belum (akan diumumkan hari ini, harga Pertalite naik). Tunggu aja. Belum minggu ini," kata Menteri Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/8).

Menurut dia, kebijakan tersebut masih didiskusikan lebih lanjut oleh kementerian/lembaga hingga BUMN terkait, termasuk Kementerian ESDM.

Juga termasuk upaya pembatasan penyaluran BBM subsidi, yang termuat dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. "Di sini statusnya tunggu sebentar lagi, masih exercise," imbuh Menteri Arifin.

Arifin menyatakan, pihaknya juga mentaati perintah dari Jokowi agar putusan kenaikan Pertalite dan Solar dicermati lebih dalam, agar tidak terlalu menekan masyarakat luas.

"Pak Presiden Jokowi minta kita hitung hati-hati. Kita menghitung dari range paling bawah ke range paling tinggi (probablitas kenaikan harga Pertalite)," ungkapnya.