Follow
Sri Mulyani Singgung Pencairan Insentif Nakes di Pemda Masih Lambat
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai pemerintah daerah (pemda) masih terlalu lambat dalam mencairkan insentif Covid-19 untuk para tenaga kesehatan (nakes) yang berada di bawah naungannya.
Dia membandingkan pencairan insentif nakes di pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan yang telah membayar tunggakan Rp 1,48 triliun untuk 200,5 ribu nakes di bawah administrasinya. Sementara hingga 16 Juli 2021, Kemenkes juga telah mencairkan insentif nakes Rp 3,18 triliun bagi 416.360 tenaga kesehatan.
"Sedangkan santunan kematian sudah dibayarkan kepada 167 tenaga kesehatan yang meninggal, atau Rp 50,1 miliar," terang Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (21/7).
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Apa yang dilakukan Pj Gubernur Jateng untuk percepatan penanggulangan kemiskinan? Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Nana Sudjana menyerahkan bantuan modal usaha ekonomi produktif kepada ratusan warga. Hal itu guna mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
-
Apa profesi Sri Mulyani saat ini? Hingga saat ini, Ia mesih menjabat sebagai menkeu selama dua periode kepemimpinan Jokowi di Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
Sedangkan untuk pemerintah daerah yang sumber pembayaran insentif nakes berasal dari Biaya Operasi Kesehatan (BOK) tambahan, baru Rp 245 miliar yang telah dibayarkan per 20 Juli 2021 kepada 50.849 tenaga kesehatan.
"Ini tentu masih sangat kecil dibandingkan jumlah yang kalau kita lihat tahun lalu, jumlah nakes daerah bisa mencapai 848.885. Kita lihat yang dibayarkan sekarang baru 50.849 plus 23.991 nakes, atau baru 21 persen," tegasnya.
"Ini sekali lagi kami minta kepada daerah untuk segera melakukan pencairan terutama insentif nakes. Apalagi dalam situasi kenaikan covid yang melonjak begitu besar," imbuh Sri Mulyani.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sri Mulyani juga tidak menutup kemungkinan terjadinya keterlambatan pembayaran.
Baca Selengkapnya
DPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K
Baca Selengkapnya
Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) Herybertus G.L Nabit akhirnya buka suara terkait pemecatan ratusan nakes.
Baca Selengkapnya
ian juga menyoroti persoalan pendistribusian tenaga kesehatan.
Baca Selengkapnya
Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memotong TKD ASN DKI Jakarta sebesar 25 persen.
Baca Selengkapnya
Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca Selengkapnya
Namun, THR tetap diberikan secara penuh kepada PNS maupun pensiunan meski pembayaran di lakukan setelah Lebaran.
Baca Selengkapnya
Penyaluran KUR tersebut masih sangat rendah dan jauh dari target yang ditetapkan dalam APBN 2023 sebesar Rp297 triliun.
Baca Selengkapnya
Seluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PNS DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Saat menjadi guru PNS, ada setoran uang bulanan dari para PNS ke Korpri Karawang, sebagai satu-satunya organisasi dan wadah berhimpun PNS.
Baca Selengkapnya
Kenaikan gaji PNS sebesar 8 persen resmi berlaku sejak 1 Januari 2024 ini. Tak cuma itu, pensiunan juga ikut mengalami kenaikan sebsar 12 persen.
Baca Selengkapnya
Akan adanya kenaikan tunjangan kinerja atau tukin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Baca Selengkapnya