Sri Mulyani soal kapal asing jadi aset negara: Kita lihat strategi KKP

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kapal-kapal asing pencuri ikan saat ini bukan merupakan kekayaan negara yang dapat dicatatkan kepada negara. Namun ke depan, kapal tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat mengingat Presiden Joko Widodo juga mendukung.

"Kalau sekarang belum (jadi kekayaan negara). Nanti kita akan lihat bentuk strateginya dari KKP dan bagaimana instruksi Bapak Presiden agar kapal kapal itu bisa lebih didayagunakan dan yang paling penting aktivitas ekonomi nelayan maupun industri perikanan dapat ditingkatkan," ujar Sri Mulyani di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis (11/1).

Untuk itu, pihaknya menunggu kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam mengelola kapal-kapal asing tersebut. Dia membuka peluang kapal tersebut, dapat menjadi kekayaan negara yang dapat dimanfaatkan.

"Kita akan lihat apa yang akan dilakukan oleh Bu Susi dalam menangani kapal yang dianggap melanggar, illegal. Bagaimana dalam peraturan mengenai penanganan asetnya. Kita akan membantu sepenuhnya," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, sebaiknya Kementerian Kelautan dan Perikanan berhenti menenggelamkan kapal pencuri ikan. Kapal-kapal yang ditangkap nantinya dapat dilelang atau dipergunakan kembali sehingga negara bisa mendapat pemasukan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada dasarnya suatu barang atau hasil sitaan dapat diambil alih oleh negara melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) setelah melewati proses hukum yang benar. Aset tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk mendongkrak penerimaan negara.

"Pada dasarnya, kalau suatu barang yang diambil alih oleh negara melalui suatu proses hukum yang benar, dia bisa menjadi aset negara. Tentu saja itu bisa dimanfaatkan bagi kita," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Djakarta Theater, Jakarta, Rabu (10/1).

Sri Mulyani mengatakan, langkah penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, sebenarnya untuk menjaga agar kapal yang ditangkap tidak disalahgunakan. Sementara, Presiden Jokowi ingin kapal yang ditangkap dapat bermanfaat bagi negara.

"Kan concern atau perhatian dari ibu Susi bagaimana kapal kapal ini tidak menyalahgunakan apakah izin, trayek, apakah dari sisi pengambilan ikan atau sumber daya alam di Indonesia. Concern bapak Presiden adalah agar mereka itu bisa bermanfaat bagi masyarakat," jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengatakan, kedua hal ini sebenarnya dapat dilakukan dengan tata kelola dan monitoring yang baik. "Jadi sebetulnya dua hal ini sangat bisa dijembatani dengan terus memperbaiki tata kelola monitoring dan kemudian memanfaatkan aset untuk menegakkan tata kelola yang baik tapi bermanfaat bagi masyarakat," tandasnya.