Staf Erick Thohir: Tak Ada Sepeserpun PMN BUMN untuk Ibu Kota Baru

Merdeka.com - Kementerian Keuangan penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN sebesar Rp41,31 triliun untuk tahun 2023. Adapun, total usulan PMN yang diajukan sebesar Rp67,82 triliun.

Rinciannya, PT Hutama Karya sebesar Rp28,9 triliun, PT Perusahaan Listrik Negara Rp 10 triliun. Diikuti Holding Defend ID Rp 1,75 triliun dan Airnav Rp660 miliar.

Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyampaikan, tidak ada sepeser pun uang PMN yang akan lari ke proyek di ibu kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, seluruh uang PMN tersebut akan diperuntukkan untuk pembangunan maupun sejumlah proyek penugasan pemerintah.

"Nggak ada (uang PMN) yang ke sana. Jangan dikit-dikit IKN," ujar Arya dalam acara Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (29/9).

Arya mencontohkan, total anggaran PMN untuk Hutama Karya senilai Rp28,9 triliun akan digunakan untuk kelanjutan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JJTS). Dia mencatat, total ada 10 ruas tol yang akan mendapatkan pendanaan PMN.

"Bahkan, pendanaan masih kurang ya untuk proyek JJTS," tegas Arya.

Sementara PLN, akan menggunakan uang PMN untuk pembangunan pembangkit di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Pembangunan transmisi dan gardu induk, hingga percepatan distribusi dan listrik desa di wilayah 3T.

Adapun, kucuran dana PMN untuk Defend ID senilai Rp 1,75 triliun akan dipakai untuk pengembangan fasilitas dan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, dan amunisi baru. Sedangkan, Airnav akan menggunakan uang PMN senilai Rp 660 miliar untuk peremajaan alat.

Sri Mulyani Hanya Setujui PMN 2023 Rp41,31 Triliun

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2023 yang disetujui Kementerian Keuangan hanya senilai Rp41,31 triliun dari yang diusulkan Rp67,82 triliun.

"Jadi, total kemarin yang disetujui Rp41,31 triliun," kata Erick Thohir dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (8/9).

Rinciannya, PMN untuk Hutama Karya pada usulan Raker sebelumnya mengusulkan Rp30 triliun ini untuk pengembangan tol Sumatera sampai Jambi. Namun, yang disetujui hanya Rp28,90 triliun. "Jadi, tidak Rp30 triliun tapi Rp 28,90 triliun," ujarnya.

Lalu untuk PLN, usulan awal PMN-nya sebesar Rp10 triliun untuk program listrik masuk desa. Kemudian dalam nota keuangan, Kementerian keuangan memberikan Rp10 triliun, sama sesuai usulan.

Selanjutnya, PMN untuk In Journey, belum ada keputusan dari jumlah usulan PMN yang dibutuhkan sebanyak Rp7,50 triliun. PMN tersebut, sebenarnya untuk pengembangan daripada 5 destinasi wisata yang ada di Bali, Labuan Bajo, Manado, NTT dan lain-lain.

Sama halnya dengan In Journey, IFG dan PT Reasuransi Indonesia Utama, juga belum mendapatkan persetujuan dana dari nota keuangan alias masih nol. Untuk IFG, Kementerian BUMN mengusulkan PMN sebesar Rp6 triliun guna salah satu penugasan KUR yang dijalankan oleh Askrindo dan Jamkrindo.