Subsidi buat industri energi Indonesia sulit maju
Merdeka.com - Pemerintah menilai selama ini masyarakat terlalu dimanjakan dengan berbagai macam subsidi. Padahal, subsidi itu dalam jangka panjang akan menjadi racun bagi keuangan negara.
"Selama ini masyarakat selalu dimanjakan Bahan Bakar Minyak (BBM) sehingga berdampak energi Baru dan terbarukan (EBT) atau energi lainnya tidak berkembang optimal," ujar Juru Bicara Kementerian ESDM, Saleh Abdurrahman saat acara 'Polemik Sindo Trijaya, Siapa Peduli Energi' di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (22/3).
Menurutnya, pengurangan subsidi itu akan lebih baik dialihkan untuk mendukung energi alternatif seperti biofuel atau Bahan Bakar Gas (BBG). Namun memang, menurutnya peralihan tersebut tidaklah mudah karena tidak didukung infrastruktur yang memadai.
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Siapa yang berhak mendapatkan BBM subsidi? Melalui aplikasi ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal serta penyalahgunaan BBM subsidi dan kompensasi dapat diminimalisir. Sistem ini terintegrasi antara BPH Migas, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Penugasan.
-
Kenapa BPH Migas pantau penggunaan BBM subsidi? 'Kunjungan kerja dan verifikasi lapangan ini merupakan salah satu wujud tugas dan fungsi BPH Migas untuk melakukan pengaturan, pengawasan, dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian BBM subsidi. Kami melakukan monitoring terkait kuota BBM subsidi ASDP dan realisasinya, di mana ASDP merupakan salah satu konsumen pengguna,'
-
Kenapa BPH Migas revisi regulasi penyaluran BBM subsidi? 'Pertama, pengaturan volume Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) untuk transportasi darat disusun berdasarkan kajian kewajaran pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP transportasi darat, seperti data histori transaksi pembelian JBT dan JBKP, jenis kendaraan dan tempuh' jelasnya pada saat ditemui dalam Public Hearing di Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/9/2024).
-
Apa yang dibagikan pemerintah? Secara keseluruhan tidak ada pernyataan bahwa pemerintah membagikan bansos melalui situs judi online.
"Tidak mudah, karena kenapa selama ini memang BBG belum dapat berkembang dengan cepat. Sebab, gas bukan bisnis instan, dulu memang supply gas memang ada," jelas dia.
Untuk itu, diharapkan infrastruktur BBG segera dapat terselesaikan. "Supply gas sudah dapat diatasi sehingga ini tinggal infrastruktur saja dan nantinya jika sudah selesai semua maka kan beban infrastruktur juga bisa dikurangi," ungkapnya.
Bukan hanya itu, dirinya juga meminta peran swasta untuk dapat membantu pengembangan infrastruktur BBG. "Harapannya swasta juga turun tangan. Kan sebenarnya marketnya (gas) juga tengah dibikin, harga gas kan juga disepakati," ujar dia.
Ketua Pengkajian Energi UI, Ira Garniwa menambahkan selama ini subsidi memang tak tepat sasaran. Hal ini karena selama ini sasaran subsidi ialah kepada golongan masyarakat bukan pada produknya.
"Subsidi penting bagi kita, besarannya itu yang membuat menahan infrastruktur," tambahnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebenarnya anggaran perlindungan sosial juga dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi yang dinikmati hampir seluruh masyarakat Indonesia.
Baca SelengkapnyaSubsidi seharusnya hanya diberikan kepada kelompok afirmasi atau masyarakat tidak mampu.
Baca SelengkapnyaProgram pendidikan, hingga kesehatan harus berbagi dengan impor BBM.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran menilai penyesuaian subsidi energi bisa menjadi alternatif sebagai sumber pendanaan makan siang gratis.
Baca SelengkapnyaSepeda motor listrik dinilai masih sepi peminat. Untuk itu, pemerintah kini mengkaji persyaratan pemberian subsidi motor listrik. Simak selengkapnya!
Baca SelengkapnyaUntuk mewujudkan swasembada energi, Indonesia perlu membangun infrastruktur yang memadai.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan, alokasi perlinsos kepada masyarakat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli.
Baca SelengkapnyaPemerintah cari cara agar penjualan kendaraan listrik meningkat.
Baca SelengkapnyaMasalah utama di bidang migas yang dihadapi adalah produksi minyak yang saat ini masih sangat rendah.
Baca SelengkapnyaSKK Migas berjanji akan menyeimbangkan semua proses harga gas melalui evaluasi penerapan HGBT.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah mengimpor BBM hingga Rp251 triliun sepanjang 2019-2023.
Baca SelengkapnyaLangkah ini diambil setelah menghadapi realita minat masyarakat terhadap motor listrik masih sepi.
Baca Selengkapnya