Follow
Tahun ini pemerintah janji bayar utang Rp 25 T ke Pertamina
Merdeka.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui bahwa pemerintah mempunyai utang ke PT Pertamina (Persero). Utang tersebut merupakan kekurangan pembayaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibayarkan setiap tahun oleh Pemerintah ke Pertamina.
Total utang pemerintah ke Pertamina mencapai Rp 46,27 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah awalnya hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3 triliun tahun lalu. Namun, pemerintah mendapat tambahan Rp 10 triliun dari hasil penghematan kenaikan harga BBM subsidi yang dilakukan pada November 2014.
"Kewajiban carry over subsidi BBM ke Pertamina yang dibayarkan tahun 2014 sekitar Rp 13 triliun. Sehingga dari yang sebelumnya Rp 46,27 triliun berkurang menjadi Rp 33,02 triliun," ujar Bambang usai konferensi pers kinerja realisasi APBN-P tahun 2014 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (5/1).
-
Apa hasil terbesar Pertamina pada tahun 2023? PT Pertamina (Persero) berhasil membukukan laba total sebesar USD 4,77 miliar atau sekitar Rp 72,7 triliun (asumsi kurs Rp 15.255 per USD).
-
Apa yang Pertamina beli? Erick menyebut BUMN yang terdampak pada bahan baku impor dan BUMN dengan porsi utang luar negeri (dalam dolar AS) yang besar seperti Pertamina, PLN, BUMN Farmasi, MIND ID, agar melakukan pembelian dollar dengan tepatguna, bijaksana dan sesuai prioritas dalam memenuhi kebutuhannya.
-
Apa yang diapresiasi Pertamina dari pemerintah? Pertamina Apresiasi Pembayaran Dana Kompensasi BBM oleh Pemerintah PT Pertamina (Persero) mengapresiasi dukungan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM sehingga terlaksana pembayaran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) selama tahun 2023 sebesar Rp132,44 triliun (termasuk PPN) atau Rp119,31 triliun (tidak termasuk PPN).
-
Mengapa Pertamina penting bagi perekonomian nasional? Hingga akhir Oktober 2023, Pertamina telah berkontribusi hingga Rp255,51 triliun, terdiri dari pajak, dividen, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta signature bonus, sebagai langkah kepatuhan Pertamina dalam pembayaran pajak dan aspek keuangan lainnya.
-
Kenapa Pertamina diapresiasi oleh pemerintah? 'Kami sangat mengapresiasi upaya pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI yang telah mempercepat pembayaran dana kompensasi BBM yang telah disalurkan Pertamina sampai dengan Triwulan III 2023. Dana kompensasi sudah masuk kas perseroan dan ini merupakan wujud dukungan penuh Pemerintah kepada Pertamina untuk menjaga keberlangsungan layanan operasional BBM bersubsidi, mendukung working capital serta memperbaiki rasio- rasio keuangan perusahaan.' ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam keterangan tertulis.
-
Apa saja yang Pertamina salurkan? Pertamina Patra Niaga siap menyalurkan BBM dan LPG subsidi sesuai dengan kuota yang ditetapkan Pemerintah.
menkeu menyebut, langkah ini untuk meringankan beban Pertamina agar ekspansi bisnisnya semakin cepat. "Ini untuk menolong kesulitan Pertamina dalam keuangan perusahaan."
Untuk tahun ini, Bambang menambahkan, pemerintah menganggarkan Rp 25 triliun untuk pembayaran kepada Pertamina. Dana untuk bayar utang ini diambil dari ruang fiskal kebijakan penghematan yang dilakukan pemerintah seperti penghapusan subsidi premium dan perjalanan dinas.
"Jadi, sisa Rp 8 triliun yang akan dibayarkan pada tahun depan," ucapnya.
Sebelumnya, pemerintah memiliki utang kepada PT Pertamina (Persero) sebesar Rp 45 triliun. Utang tersebut merupakan utang penyaluran BBM subsidi pada bulan Oktober dan November 2014.
"Karena pembayaran ini Oktober dan November belum dibayar, Desember belum selesai," ujar Direktur Marketing dan Retail Pertamina Ahmad Bambang saat konferensi pers di Kantor BPH Migas, Jakarta, Jumat (12/12)
Selain pemerintah, kata dia, TNI Polri juga masih memiliki utang kepada Pertamina sebesar Rp 7,5 triliun. PT PLN (Persero) juga menunggak pembayaran pembelian BBM dengan nilai yang sama dengan TNI Polri.
Menurut Ahmad, belum dibayarnya utang PLN efek dari pemerintah yang belum mengucurkan subsidi listrik yang dibebankan ke PLN.
"PLN ada, karena ada tagihan subsidi karena belum dibayar pemerintah subsidinya hampir sama TNI Polri Rp 7,5 triliun," ucapnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca Selengkapnya
Erick menyebut capaian ini tak lepas dari program Transformasi BUMN yang terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan.
Baca Selengkapnya
Rasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca Selengkapnya
Megawati berharap pemerintah punya rencana serius untuk mengurangi utang bernilai fantastis itu.
Baca Selengkapnya
Erick Thohir sebagai Menteri BUMN menargetkan setoran dividen 2024 kepada negara mencapai Rp85 triliun.
Baca Selengkapnya
Sejumlah perusahaan BUMN masih terlilit utang besar dengan nilai hingga triliunan rupiah.
Baca Selengkapnya
Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP), perubahan dalam penyalurannya harus melalui kebijakan Pemerintah.
Baca Selengkapnya
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Baca Selengkapnya
Erick menyampaikan target tersebut dinilai cukup besar dengan pagu anggaran 2025 yang didapat sebesar Rp277 miliar.
Baca Selengkapnya
Usulan Penyertaan Modal Negara ini untuk menjamin keberlanjutan program yang digarap perusahaan BUMN.
Baca Selengkapnya
Hingga April 2024, realisasi penyaluran Pertalite secara nasional sebanyak 9,9 juta kiloliter.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 19 di antaranya merupakan PSN dengan nilai investasi mencapai Rp268 triliun.
Baca Selengkapnya