Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tak efektif, pemerintah pikir-pikir beri insentif pajak penghasilan

Tak efektif, pemerintah pikir-pikir beri insentif pajak penghasilan Darmin Nasution. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Pemerintah saat ini tengah menggodok paket kebijakan VII yang segera dikeluarkan pada pekan depan atau awal Desember 2015. Salah satu kebijakan yang santer disebut-sebut akan dikeluarkan oleh pemerintah adalah berkaitan dengan diskon atau insentif pajak penghasilan (PPh) karyawan atau PPh pasal 21.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melakukan komunikasi dengan para pengusaha mengenai keseriusan usulan pemberian insentif PPh pasal 21 untuk dimasukkan dalam paket kebijakan ekonomi jilid VII.

"(Insentif PPh Pasal 21) itu kita minta BKPM mengecek ke dunia usaha, mereka bener atau tidak serius mengenai itu," ujar Darmin di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (27/11).

Orang lain juga bertanya?

Apabila para pengusaha serius dengan usulan tersebut, kata dia, pemerintah bisa memberikan keringanan PPh pasal 21 dengan syarat tertentu.

"Kalau mereka mau, kita minta pas ada insentif itu, supaya mereka (para pengusaha) melaporkan semua pegawainya secara jelas," kata Darmin.

Lebih lanjut Darmin menambahkan, usulan insentif PPh pasal 21 pernah dikeluarkan pemerintah pada 20-8. Namun, kata dia, tidak ada tanggapan dari para pengusaha.

"Karena dulu pada 2008, saya pernah melakukan itu, akhirnya mereka satupun tidak ada yang ambil. (Alasannya) Enggak tahu, ternyata melaporkan daftar pegawai itu tidak menarik buat mereka. Jadi saya bilang ke BKPM dan Menkeu, cek dulu deh, kalau dikeluarkan tidak tertarik kan tidak ada gunanya," pungkas dia.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?
Pemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?

Pemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.

Baca Selengkapnya
Prabowo Target Penerimaan Negara dari Pajak Karyawan Naik 46 Persen Mulai Tahun Depan, Daya Beli Bakal Turun?
Prabowo Target Penerimaan Negara dari Pajak Karyawan Naik 46 Persen Mulai Tahun Depan, Daya Beli Bakal Turun?

Kenaikan ini mencerminkan optimisme pemerintah terhadap potensi penerimaan dari sektor pajak karyawan.

Baca Selengkapnya
Benarkah Kebijakan Cukai Rokok Belum Berhasil Optimalkan Pendapatan Negara?
Benarkah Kebijakan Cukai Rokok Belum Berhasil Optimalkan Pendapatan Negara?

Penurunan realisasi penerimaan negara dari cukai rokok menunjukkan adanya tantangan dalam perumusan kebijakan cukai saat ini.

Baca Selengkapnya
PKB soal Polemik Kenaikan PPN 12 Persen: Sudah Disetujui DPR, Jalankan Saja
PKB soal Polemik Kenaikan PPN 12 Persen: Sudah Disetujui DPR, Jalankan Saja

Jazilul menyebut, Fraksi PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.

Baca Selengkapnya
RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2025, Analis: Kebijakan Kurang Ideal dan Ciptakan Rasa Ketidakadilan
RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas 2025, Analis: Kebijakan Kurang Ideal dan Ciptakan Rasa Ketidakadilan

Tax amnesty ini akan memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh.

Baca Selengkapnya
Faisal Basri Minta Pemerintah Tunda Pengenaan Tarif Pajak 12 Persen, Ini Alasannya
Faisal Basri Minta Pemerintah Tunda Pengenaan Tarif Pajak 12 Persen, Ini Alasannya

Kenaikan PPN 12 persen merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah.

Baca Selengkapnya
Kemenkeu: Insentif Pajak di IKN Nusantara Bersifat Fleksibel
Kemenkeu: Insentif Pajak di IKN Nusantara Bersifat Fleksibel

Program insentif pajak ini bersifat fleksibel sesuai arahan Otorita IKN (OIKN).

Baca Selengkapnya
Curhat di Depan Menko Airlangga, Bos Ritel Keberataan PPN Naik Jadi 12 di 2025
Curhat di Depan Menko Airlangga, Bos Ritel Keberataan PPN Naik Jadi 12 di 2025

Dia menjelaskan dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen dalam jangka menengah berpotensi untuk menurunkan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya
Gaji Pekerja di IKN Bebas Pungtan Pajak dan Dapat Insentif dari Pemerintah
Gaji Pekerja di IKN Bebas Pungtan Pajak dan Dapat Insentif dari Pemerintah

Ketentuan ini berlaku bagi pekerja Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pekerja swasta.

Baca Selengkapnya
PKB Usulkan Sederet Opsi Ini untuk Genjot APBN Selain Naikkan PPN jadi 12 Persen
PKB Usulkan Sederet Opsi Ini untuk Genjot APBN Selain Naikkan PPN jadi 12 Persen

PKB paham pemerintah butuh penguatan APBN, namun situasi ekonomi sekarang belum tepat.

Baca Selengkapnya
Apindo Keluhkan Kenaikan PPN 12 Persen Bersamaan dengan UMP, Sektor Industri Padat Karya Terpukul
Apindo Keluhkan Kenaikan PPN 12 Persen Bersamaan dengan UMP, Sektor Industri Padat Karya Terpukul

Banyak perusahaan di sektor industri padat karya melakukan pemutusan hubungan kerja.

Baca Selengkapnya