Tempat Kerja Jauh dan Gaji Picu PNS Lakukan Tindak Korupsi

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, pola rotasi beberapa lembaga negara berpeluang membuat aparatur sipil negara (ASN) melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Ini seperti membuka peluang dan menjadi alasan pembenaran ketika orang melakukan penyimpangan," kata Alex dalam Puncak Peringatan Hakordia Kementerian Keuangan di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (13/12).

PNS biasanya ditempatkan berpindah-pindah dan jauh dari keluarga. Ongkos pulang pergi dengan jarak yang jauh ini, menurut Alex memicu mereka membenarkan perilaku penyimpangan.

"Di kejaksaan dan kepolisian, mereka ditempatkan jauh, dan terpisah dari keluarga, ini ongkosnya tinggi sekali," kata dia.

Perbedaan besaran gaji antar lembaga negara yang berbeda ini juga bisa memicu perilaku penyimpangan yang merugikan negara. Alex menyebut gaji pegawai Kementerian Keuangan menjadi barometer bagi pegawai di kementerian atau lembaga lain.

"Kementerian Keuangan ini jadi barometer dari lembaga lain. Coba kalau penghasilan di kementerian keuangan kita bisa sedikit rem," kata dia.

Apalagi gaji para pegawai di kantor pajak. Menurutnya, dengan gaji yang tinggi, para pegawai harus bisa merenungi sumbangsih apa saja yang telah diberikan kepada negara selama ini. "Tapi pelan-pelan dan kita berharap betul dari Hakordia ini menjadi refleksi diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita kerjakan dan lakukan di tempat kita bekerja," kata dia.

Alex mengatakan hal yang paling sulit dalam melakukan perubahan bukan mengubah lingkungan melainkan mengubah diri sendiri. Seseorang harus bisa menyatakan pada dirinya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi atau berperilaku koruptif.

Dalam bekerja ASN harus bisa bersikap profesional untuk menghindari perilaku koruptif. Namun sikap profesional ini juga tidak boleh tergadaikan dengan nilai uang untuk berperilaku koruptif.