Terungkap, Modus Pejabat Bea Cukai Korupsi dari Pendaftaran IMEI HP dan Tablet

Merdeka.com - Masyarakat kembali dikejutkan dengan ulah oknum pegawai Kementerian Keuangan yang beredar di media sosial. Kali ini berasal dari pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Sebuah surat terbuka mengatasnamakan Pegawai Bea Cukai Kualanamu Sumatera Utara membongkar modus para pejabatnya korupsi dari pendaftaran IMEI handphone dan tablet yang masuk ke Indonesia. Dalam surat tersebut mereka menyebut modus yang digunakan para oknum pejabat Bea dan Cukai ini sudah terstrukttur, sistematis dan masif sejak Januari sampai Desember 2022.

"Izinkan kami mewakili milenial BC dari KPPBC TMP B Kualanamu menyampaikan informasi publik yang selama ini ditutup-tutupi leh pihak pejabat BC mulai dari eselon 3 (Kepala KPPBC) hingga eselon 2 (Kepala Kantor Wilayah dan Direktur di KP DJBC) terkait isu nasional atas pelanggaran secara terstruktur, sistematus dan masif oleh direktorat kammi selama periode Januari s.d. Desember 2022," dikutip dari isi surat yang diposting akun twitter @PartaiSosmed, Jakarta, Jumat (24/3).

Dalam surat itu mereka menceritakan terjadi lonjakan kedatangan yang signifikan pada Januari 2022 dari luar negeri baik melalui jalur udara maupun jalur laut. Kenaikan kunjungan ini secara otomatis berdampak pada masuknya barang bawaan para penumpang.

Pada tanggal 9 November 2021, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengeluarkan PER-13/BC/2021 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran Internasional Mobile Equipment Identity (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean. Pada intinya kebijakan ini berkaitan tentang pembebasan bea masuk hingga USD 500, sebagai mana PER-09BC/2-18 pada tanggal 30 April 2018.

Faktanya, mereka mengungkapkan ada instruksi dari Direktorat P2 Pusat yang menyatakan bahwa ada anomali dan kecurangan yang terindikasi merugikan negara.

"Ada anomali dan kecurangan yang terindikasi adanya kerugian negara, di mana harga yang ditetapkan pejabat Bea Cukai setingkat level menengah (Fungsional PBC Ahli Pertama) menetapkan sesuka hatinya atau sesuai pesanan," tulis surat terbuka tersebut.

Hal ini pun, kata mereka sudah diketahui oleh atasannya yang meruapak pejabat eselon III dan IV. Namun hal ini dibiarkan karena mementingkan nama baik instansi.

"Yang lebih parah lagi pejabat atasannya (eselon IV dan eselon III) melindungi hal tersebut karena lebih mementingkan menjaga nama baik demi predikat WBK-WBBM yang kami dapat daripada mengambil tindakan tegas," tulisnya lagi.

Termasuk Kepala Kantor Wilayah yang merupakan pejabat eselon II. Hal ini tetap ditutupi agar tidak terendus oleh pihak lain, utamanya kalangan media massa.

"Tidak dilakukan tindakan tegas terkait hal tersebut karena demi nama baik institusi jangan sampai ter-blow up ke media," ungkapnya.

Menurut temuan mereka, permasalahan ini juga merata secara nasional. Seorang Direktur di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai membuat instruksi khusus agar permasalahan ini dirahasiakan.

"Berdasarkan info yang kami dapat ternyata hal tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara malah ternyata pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh Indonesia karena ternyata sebelumnya eselon II (Direktur di Kantor Pusat DJBC) telah berkordinasi ke daerah untuk mengkondisikan hal tersebut agar tidak melebar kemana-mana cukup ditutupi," tulisnya lagi.

Dengan adanya surat terbuka ini, mereka berharap semua pelanggaran yang terjadi di Ditjen Bea Cukai bisa segera diselesaikan. Apalagi praktik-praktik ini terjadi dihampir semua tempat keluar masuk penumpang dari luar negeri, baik yang melalui jalur darat maupun jalur laut.

Selain itu, dengan adanya surat terbuka ini mereka berharap dapat mengungkap adanya penyelewengan petugas BC dan potensi kerugian negara atas pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat-pejabat Bea Cukai. Khususnya yang bertugas memutus atas barang bawaan penumpang dari Luar Negeri.

"Kami berharap mulai dari kami millenial BC dari KPPBC TMP B Kualanamu, semua kebobrokan dan pelanggaran yang terjadi di tempat keluar masuk penumpang dari luar daerah pabean (Luar Negeri) yang masuk melalui Pelabuhan Udara dan Pelabuhan Laut di seluruh Indonesia," tulis surat tersebut.

Menanggapi itu, Kepala Kantor Bea Cukai Kualanamu, Elfi Haris pun angkat bicara terkait viralnya surat terbuka tersebut. Haris mengatakan Registrasi IMEI memang tugas tambahan Bea Cukai sejak akhir 2021.

Pegawai Bea Cukai yang memutus harga bea masuk berdasarkan profesional adjusment mereka. Untuk handphone baru banyak acuan yang bisa digunakan, termasuk dari dealer resmi. 

Sedangkan untuk handphone bekas, pegawai melihat di berbagai website-website atau situs resmi negara asal hanphone tersebut dibeli penumpang.

"Jika disebutkan ada keresahan pegawai milenial BC, mungkin agak berlebihan atau karena adik-adik tersebut belum memahami substansi monitoring dan evaluasi, karena pada prinsipnya monev dilakukan bukan untuk mencari kesalahan pegawai," kata Haris.. (mdk/idr)