Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tiga Solusi untuk Pemerintah Perbaiki Defisit Neraca Berjalan

Tiga Solusi untuk Pemerintah Perbaiki Defisit Neraca Berjalan

Merdeka.com - Chief Economist & Investment Strategist PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Katarina Setiawan mengakui bahwa ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan stabilitas yang berkelanjutan. Hal ini tercermin dari beragam indikator makro ekonomi yang ada.

Indikator makro ekonomi yang dimaksud Katarina, yakni pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka pengangguran.

"Produk Domestik Bruto Indonesia terus tumbuh ke level 5,17 persen di tahun 2018 dan angka pengangguran di tahun 2018 yang berada di level 5,34 persen merupakan level yang terendah dalam 20 tahun," kata dia dalam acara 'Market Update Indonesia: The Next Chapter', Kamis (2/5).

Orang lain juga bertanya?

"lnflasi terkendali di level 2,48 persen pada Maret 2019, dan investasi tumbuh cukup solid sebesar 6.01 persen di tahun 2018," lanjut dia.

Meskipun demikian, defisit neraca berjalan melebar menjadi 2,98 persen terhadap PDB di tahun 2018, dipengaruhi oleh tingginya impor sejalan dengan kuatnya permintaan domestik di tengah kinerja ekspor yang terbatas.

Karena itu, Katarina menekankan pentingnya perbaikan struktural yang diperlukan untuk memperkecil defisit neraca berjalan. Dia menyebutkan ada tiga perbaikan struktural yang harus dilakukan.

Pertama peningkatan ekspor, sehingga Indonesia tidak hanya bergantung pada ekspor komoditas. Kedua, kebijakan untuk meningkatkan kesiapan supply chain untuk meningkatkan ekspor produk manufaktur, terutama dari pusat-pusat manufaktur yang baru.

"Kebijakan tersebut harus mencakup hal-hal seperti peningkatan akses ke sarana listrik, sumber air, dan penyediaan insentif untuk produksi bahan baku serta barang-barang setengah jadi (intermediary goods)," ujar dia.

Ketiga, peningkatan penanaman modal asing secara berkelanjutan melalui insentif pajak yang efektif dan revisi Daftar Negatif investasi. "Dengan perbaikan ekonomi ke depan. pasar saham akan menikmati keuntungan dari meningkatnya laba korporasi," tandas Katarina.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tugas Berat Prabowo Tahun Depan: Bayar Utang Negara Jatuh Tempo Rp800 Triliun
Tugas Berat Prabowo Tahun Depan: Bayar Utang Negara Jatuh Tempo Rp800 Triliun

Permasalahan lainnya ialah potensi melebarnya defisit APBN 2025 akibat terbatasnya penerimaan negara.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Rombak Rencana Anggaran untuk Akomodasi Kementerian dan Lembaga Baru
Sri Mulyani Rombak Rencana Anggaran untuk Akomodasi Kementerian dan Lembaga Baru

Restrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.

Baca Selengkapnya
DPR: Berapapun Orang Dipenjara, Kurang Makna Kalau Uang Korupsi yang Dikembalikan Tak Signifikan
DPR: Berapapun Orang Dipenjara, Kurang Makna Kalau Uang Korupsi yang Dikembalikan Tak Signifikan

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) adalah penyelamatan keuangan negara.

Baca Selengkapnya
DPR Imbau Kejagung Konsisten Tangani Kasus 'Kakap'
DPR Imbau Kejagung Konsisten Tangani Kasus 'Kakap'

Wakil Ketua Komisi III DPR meminta Kejagung bisa konsisten menjaga kinerja cemerlangnya.

Baca Selengkapnya
FOTO: Menko Polkam Paparkan Gebrakan Desk Pencegahan Korupsi, Berhasil Selamatkan Uang Negara Rp6,7 Triliun
FOTO: Menko Polkam Paparkan Gebrakan Desk Pencegahan Korupsi, Berhasil Selamatkan Uang Negara Rp6,7 Triliun

Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola berhasil membuat gebrakan sejak dibentuk pada 10 Oktober 2024 dengan hasil yang sangat memuaskan.

Baca Selengkapnya
Mendagri Pacu Pemda Lakukan Cara Kreatif Tingkatkan Kapasitas Fiskal
Mendagri Pacu Pemda Lakukan Cara Kreatif Tingkatkan Kapasitas Fiskal

Mendagri menjelaskan, dalam pengamatannya, kapasitas fiskal yang dimiliki daerah terbagi menjadi tiga kategori, yakni kuat, sedang, dan lemah.

Baca Selengkapnya
Anies Baswedan Bakal Naikkan Gaji PNS untuk Berantas Korupsi Jika Terpilih Jadi Presiden
Anies Baswedan Bakal Naikkan Gaji PNS untuk Berantas Korupsi Jika Terpilih Jadi Presiden

Anies Baswedan membeberkan jurus memberantas korupsi di Indonesia.

Baca Selengkapnya
BPKP Selamatkan Uang Negara Rp67,09 Triliun dari Pemborosan di 2023, Ada dari Proyek PSN
BPKP Selamatkan Uang Negara Rp67,09 Triliun dari Pemborosan di 2023, Ada dari Proyek PSN

Kontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.

Baca Selengkapnya
Setuju RUU Kementerian Negara jadi Inisiatif DPR, Ini Catatan yang Diberikan Fraksi PDIP
Setuju RUU Kementerian Negara jadi Inisiatif DPR, Ini Catatan yang Diberikan Fraksi PDIP

Fraksi PDIP menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Target Penerimaan Pajak 2024 Capai RpRp2.307,9 Triliun, Ini 4 Strateginya
Jokowi Target Penerimaan Pajak 2024 Capai RpRp2.307,9 Triliun, Ini 4 Strateginya

Pendapatan negara di 2024 ditargetkan capai Rp2.781,3 triliun, di mana penerimaan perpajakan ditargetkan capai Rp2.307,9 triliun.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Pemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan

Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.

Baca Selengkapnya
Kemendagri Perkuat Baznas dengan Dukungan Kelembagaan dan Data Kependudukan
Kemendagri Perkuat Baznas dengan Dukungan Kelembagaan dan Data Kependudukan

Mendagri juga meminta masukan dari Baznas terkait UPZ yang ada di OPD, sehingga Kemendagri bisa menginformasikan kepada Pemda atau kepala daerah terkait.

Baca Selengkapnya