Follow
Tuai kecaman, Istana siapkan revisi PP syarat pencairan JHT
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait syarat pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, revisi PP soal JHT tersebut sedang ditangani oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.
"Itu (revisi PP) sudah ditangani oleh Menaker," kata Pratikno kepada wartawan di Istana, Jakarta, Selasa (7/7).
Lebih lanjut, Pratikno menambahkan, tidak ada persoalan mengenai revisi PP terkait JHT tersebut. Dengan kata lain, pemerintah menyanggupi revisi PP itu sesuai permintaan DPR lantaran banyak menuai kecaman.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Siapa yang putuskan kenaikan PPN? 'Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dan telah berkoordinasi dengan DPR. Hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah,' kata Presiden yang didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra WIjaya.
-
Siapa yang mendapatkan manfaat pensiun di Indonesia? Sistem pensiunnya terdiri dari beberapa komponen utama: 1. Pensiun berbasis penghasilan untuk pegawai negeri sipil. 2. Skema manfaat pasti (DB) dan iuran pasti (DC) untuk pekerja sektor swasta. 3. Program Jaminan Sosial Pemerintah, skema berbasis DC yang wajib dengan kontribusi dari pemberi kerja dan karyawan.
-
Bagaimana cara Mentan reformasi pertanian? Mentan mengatakan, Vietnam dan Indonesia adalah dua negara besar yang sama-sama memiliki potensi pertanian luar biasa. Khusus di Indonesia, Mentan menyampaikan bahwa pemerintah terus mereformasi pertanian tradisional ke pertanian modern yang lebih efisien serta mampu menekan biaya hingga 50 persen. 'Teknologi dan mekanisasi yang presisi adalah poin yang juga kami sampaikan untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman padi di lahan rawa,' katanya.
-
Siapa yang menjadi Menteri ATR/BPN? Putra pertama mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono resmi dilantik menjadi menteri ATR/BPN hari ini (21/2).
"Jadi sekarang Menaker sedang mempersiapkan itu. Mungkin saya nggak tau detilnya ya. Tapi kemaren saya langsung menghubungi Menaker dan sudah paham tentang (permintaan) dari Komisi IX DPR," jelas Pratikno.
"Sudah ada tindak lanjut dan koordinasi antara Menaker dan Komisi IX. Terus RDP kan diselenggarakan lusa," tutupnya.
Sebelumnya, empat konfederasi serikat buruh serta 40 federasi Gerakan Buruh Indonesia (GBI) menolak keras aturan ini. Buruh menilai JHT seharusnya bisa cair dengan masa kepesertaan selama 5 tahun. "Dan seharusnya dapat diambil semua 100 persen dana buruh," ujar Presiden KSPI, Said Iqbal dalam siaran pers, Jumat (3/7).
Said Iqbal menegaskan pihaknya juga menolak iuran jaminan pensiun 3 persen dengan manfaat hanya 15-40 persen dari gaji terakhir. "Hal tersebut hanya akan memiskinkan buruh saat pensiun. Oleh karena itu manfaat pensiun buruh harus 60 persen dari gaji terakhir seperti pegawai negeri sipil (PNS)," tuturnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Isu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca Selengkapnya
Arief mengatakan, apakah frasa 'penugasan presiden' berkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap cawe-cawe dalam Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Panja dibentuk setelah DPR mendengarkan pandangan pemerintah tentang alasan revisi UU IKN yang baru disahkan setahun lalu.
Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli membongkar bukti PPN 12 persen merupakan inisiatif Jokowi.
Baca Selengkapnya
Kebijakan ini diusulkan pemerintahan Jokowi lewat UU HPP yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 7 Oktober 2021.
Baca Selengkapnya
Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca Selengkapnya
Dari 13 menteri yang direshuffle, 4 menteri dari PDIP dicopot oleh Presiden Jokowi dan satu lagi Kepala BIN Budi Gunawan yang dianggap dekat dengan PDIP.
Baca Selengkapnya
Pemerintah masih belum setuju tentang aturan usia dan tak ingin merugikan hakim yang ada.
Baca Selengkapnya
PP Kesehatan dinilai menimbulkan pro dan kontra, salah satunya terkait penggabungan banyak klaster di dalam satu PP.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan, dirinya sudah membahas publisher rights sejak lama bersama para pemangku kepentingan
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) 21/2024 yang merupakan perubahan dari PP 25/2020 untuk iuran Tapera.
Baca Selengkapnya