Tudingan-tudingan ke Pertamina curangi harga gas 12 kg

Merdeka.com - PT Pertamina terus dituding melakukan kecurangan dalam penentuan harga gas 12 kilogram (kg). Pasalnya perusahaan berlabel Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dianggap belum transparan dalam penentuan harga penetapan harga elpiji non-subsidi tersebut.

Perbedaan mencolok harga gas 12 kg ini, ketika di bulan Januari 2015. DI Malaysia, ukuran serupa hanya dijual harga sebesar 20 ringgit atau setara dengan Rp 70.000 kepada masyarakat Malaysia.

Sedangkan harga elpiji di Indonesia tembus Rp 120.000. Pebedaan mencolok ini menimbulkan tanda tanya besar berapa biaya produksi gas Pertamina.

Saat itu, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono membuatnya meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit ulang terkait adanya dugaan korupsi dalam memproduksi elpiji ukuran 12 kg.

Sedangkan baru-baru ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mendesak perusahaan pelat merah tersebut melakukan evaluasi. Koordinator Divisi Research ICW Firdaus Ilyas meminta Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN mengevaluasi harga gas elpiji ukuran tersebut.

Masih banyak lagi tudingan kepada Pertamina untuk memperbaiki harga gas 12 kg. Berikut tudingan kebohongan Pertamina soal gas:

Negara dirugikan

PT Pertamina (Persero) memutuskan menaikkan harga gas elpiji 12 kg dari sebelumnya Rp 129.000 menjadi Rp 134.000 di Maret. Salah satu alasannya, Pertamina kerap terus menerus menanggung kerugian dari bisnis penjualan gas elpiji 12 kg hingga miliaran rupiah.

Kenaikan harga gas 12 kg tidak hanya merugikan rakyat, tapi juga negara. Dengan kenaikan harga gas 12 kg, masyarakat berbondong-bondong migrasi ke tabung gas melon atau 3 kg yang disubsidi pemerintah. Otomatis besaran subsidi yang harus dikeluarkan negara semakin besar.

"Kalau (elpiji) 12 kg dinaikkan apa untungnya bagi negara? Pertamina untung tapi negara rugi," ujar Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika dalam diskusi mingguan bertajuk ENERGI KITA yang digagas RRI, merdeka.com, dana mitra lingkungan (DML), Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI), Sewatama, Institut Komunikasi nasional (IKN)di Bakoel Koffie, Jakarta, Minggu (8/3).

Kardaya mengkritik tak transparannya pemerintah dan Pertamina dalam penentuan harga gas elpiji. Perbedaan harga antara gas elpiji 12 kg dan 3 kg sudah menyalahi prinsip dasar penentuan harga dalam kebijakan energi. Karena itu, wajar jika rakyat berbondong-bondong migrasi ke gas 3 kg.

"Logikanya, ada barang yang sama, tapi kenapa yang 3 kg harga per kilonya Rp 4.000 dan yang 12 kg harga perkilonya Rp 12.500. Padahal barangnya sama," tuturnya.

Pertamina curangi harga gas 12 kg

Indonesia Corruption Watch ( ICW) membeberkan fakta-fakta di balik penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar, serta harga gas elpiji 12 kg yang baru saja dinaikkan.

Dari data yang dipaparkan ICW, meskipun pemerintah menurunkan harga BBM jenis premium maupun solar, sesungguhnya pemerintah memahalkan harga dua jenis BBM itu.

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas menjabarkan, untuk harga keekonomian elpiji 12 kg pada Januari 2015 sebesar Rp 9.508 per kg. Dia menuding, harga yang dijual Pertamina lebih mahal Rp 1.717 per kg atau Rp 20.600 per satu tabung 12 kg.

Secara keseluruhan dari perhitungan itu, ICW menyebut pemerintah dan Pertamina memahalkan harga BBM dan gas 12 kg hingga mencapai Rp 2,479 triliun. Angka itu terdiri dari, premium sebesar Rp 1,440 triliun, solar sebesar Rp 909,9 miliar dan elpiji 12 kg sebesar Rp 128,8 miliar.

Beri harga mahal dibanding Malaysia

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono menyebut harga elpiji ukuran 12 Kilogram non subsidi di negara tetangga yaitu Malaysia dijual hanya harga sebesar 20 ringgit atau setara dengan Rp 70.000 kepada masyarakat Malaysia. Harga elpiji di Indonesia yang tembus Rp 120.000 menimbulkan tanda tanya besar berapa besar biaya produksi gas Pertamina .

"Kenaikan harga elpiji oleh Pertamina yang mencapai harga Rp 120.000 hingga Rp 200.000 di pasaran tidak dapat diterima begitu saja. Apalagi dengan kurs rupiah yang semakin melemah karena ringgit juga mengalami pelemahan,"  ucap Arief dalam keterangan tertulisnya kepada merdeka.com, Minggu (5/1).

Dengan kondisi seperti ini, Arief meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit ulang terkait adanya dugaan korupsi dalam memproduksi elpiji ukuran 12 Kilogram non subsidi.

"Terkait Undang Undang Keterbukaan Publik, Pertamina harus memberikan informasi kepada masyarakat terkait biaya produksi gas elpiji non subsidi," tutupnya.

Penentuan harga tidak transparan

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta PT Pertamina Persero bersama dengan pemerintah, Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN mengevaluasi harga gas elpiji 12 Kilogram (Kg). Tidak hanya itu, ICW juga meminta pemerintah dan Pertamina transparan dalam formula dan mekanisme penetapan harga elpiji non-subsidi tersebut.

Koordinator Divisi Research ICW Firdaus Ilyas mengungkapkan, evaluasi harga elpiji 12 kg perlu dilakukan mengingat harga minyak mentah dunia terus jatuh. Belajar dari pengalaman harga BBM jenis Premium, evaluasi perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas perekonomian.

"Kalau Pertamina ingin menjaga sama dengan harga ekonomi pasar, maka harganya fluktuatif. Tapi dia tidak boleh mendapatkan keuntungan berlebih dan mendiamkan itu," tegasnya di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (20/8).

Setidaknya, kata dia, evaluasi bisa dilakukan dua bulan sekali. Apalagi saat ini perubahan harga minyak dunia bergerak cepat. (mdk/noe)