Undang-Undang Ekonomi Kreatif Bakal Disahkan Agustus Mendatang
Merdeka.com - Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Triawan Munaf menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Kreatif akan berubah status menjadi Undang-Undang (UU) pada Agustus 2019 ini.
"Agustus tahun ini, RUU Ekonomi Kreatif akan sah menjadi UU, tinggal satu persidangan lagi," ujar Triawan dalam Seminar Ekonomi Kreatif di Gedung Kementerian Perdagangan, Selasa (16/7).
Menurut Triawan, untuk meningkatkan ekosistem ekonomi kreatif, pemerintah harus mengatasi kendala regulasi seperti pajak yang tinggi, akses permodalan dan perizinan yang sulit dan lainnya. Wujudnya adalah dengan mengharmonisasikan regulasi lewat RUU Ekonomi Kreatif.
-
Apa tantangan utama pemerintahan baru terkait ekonomi? Tantangan dari Dalam Akhmad Akbar mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo dan Gibran akan sibuk menghadapi tantangan dari dalam pemerintahannya sendiri.
-
Apa yang diminta Kemenkumham terkait kemudahan berbisnis? 'Negara Asia Afrika harus menjamin kemudahan berbisnis. Ini tentu akan menarik minat investor asing,' kata Yasonna dalam kata sambutan di acara Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) 2023 di Bali, Selasa (17/10) yang dibacakan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar.
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi pelaku bisnis? Dibandingkan dengan portal Pencari Tarif ASEAN sebelumnya, portal terbaru akan memuat perjanjian perdagangan termutakhir, serta cakupannya diperluas dengan memuat informasi mengenai komitmen tarif; ketentuan asal barang (rules of origin); hambatan non tarif (non tariff measures/NTMs); prosedur impor, ekspor, dan perbatasan; serta informasi lainya.
-
Siapa yang mendorong Kemenpan RB buat aturan? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Kenapa kemenko perekonomian perlu tingkatkan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan (ekonomi) pertahun 5% tidaklah cukup. Jadi kita butuh tumbuh 6% sampai 7%. Namun salah satu yang menjadi catatan yaitu ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita di tahun ini terlalu tinggi yaitu 7,6. Ini artinya bahwa investasi yang kita masukkan belum terlalu optimal,“ tutur Menko Airlangga.
-
Bagaimana Menko Perekonomian ingin memperkuat kerja sama ekonomi? "Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
Di sisi lain, Kementerian Perdagangan juga mendukung selesainya regulasi ini demi pertumbuhan ekonomi kreatif yang lebih baik.
"Pemerintah akan melakukan apa saja agar RUU ini segera menjadi UU. Lebih cepat lebih bagus, tidak bertele-tele," tutur Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Karyanto Surpih.
Sementara, tahapan pembahasan RUU tersebut sudah rampung secara keseluruhan. Menurut Reni Marlinawati, salah satu anggota Komisi X DPR RI, masih ada beberapa aspek yang perlu disempurnakan.
"Jadi pembahasan ini dilakukan dengan metode cluster, mulai dari definisi, sumber daya manusia hingga pembiayaan. Sudah rampung, tinggal beberapa aspek perlu penyempurnaan, yaitu aspek pelaku ekraf, pendanaan dan pembiayaan, kekayaan intelektual sebagai jaminan, kelembagaan dan skema implementasi rencana induk ekraf di daerah", ungkap Reni.
Diharapkan, RUU ini akan selesai sesuai dengan target yang ditentukan.
Reporter: Athika
Sumber: Liputan6.com (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah memastikan bahwa TikTok Shop tidak merugikan pelaku UMKM di tanah air.
Baca SelengkapnyaKemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu menetapkan berbagai kebijakan guna memajukan perekonomian Indonesia.
Baca SelengkapnyaCak Imin menegaskan dalam kepemimpinannya nanti bersama Anies Baswedan, harus dilandasi pada objektifitas, kalkulatif dan memahami skala prioritas.
Baca SelengkapnyaDirektur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaAda tiga catatan yang menjadi pembahasan dalam pertemuan menteri-menteri ASEAN.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaSelain meningkatkan pemungutan dan penerimaan pajak, penguatan penegakan hukum dengan lebih konkret juga dapat mengurangi potensi kebocoran.
Baca SelengkapnyaTak hanya nikel, pemerintah juga mendorong hilirisasi UMKM.
Baca SelengkapnyaDirjen Kebudayaan Hilmar Farid berharap penerapan UU Pemajuan Kebudayaan tetap dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya.
Baca SelengkapnyaSudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca SelengkapnyaPengaturan penjualan di social commerce merupakan bentuk perlindungan kepada produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Baca Selengkapnya