Wapres JK dan Menhub Budi Tak Setuju DP Nol Persen Pada Kredit Mobil dan Motor

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi kompak menyebut bahwa aturan uang muka atau DP (down payment) 0 persen pada kredit kendaraan bermotor merupakan sebuah kebijakan yang berisiko tinggi.

Ketentuan DP 0 persen ini dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lewat Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Aturan ini menghilangkan kewajiban pemberian uang muka terkecil sebesar 5 persen dalam kredit pembiayaan kendaraan bermotor.

Wapres JK menyebut bahwa kebijakan tersebut memiliki risiko besar karena bisa turut melibatkan debt collector yang masuk untuk melakukan penagihan bila terjadi kemacetan proses pembayaran kredit.

"Kan ada aturan Bank Indonesia untuk mengatur tentang DP itu. Karena kalau DP 0, itu kreditnya bisa macet, dan itu high risk. Kalau terjadi high risk itu nanti yang bekerja debt collector," tutur dia di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Saat ditanyai hal serupa, Menhub Budi Karya Sumadi menjawab, ia sebenarnya kurang sepakat dengan aturan tersebut. Dia beralasan, DP 0 persen ini mengancam keberlangsungan industri pembiayaan barang modal atau leasing.

"Saya termasuk yang enggak setuju. Karena apa, karena ini menimbulkan risk. Risiko bagi industri leasing itu sendiri, termasuk mobilnya," cibir dia.

Oleh karenanya, dia berpendapat pengadaan uang muka seharusnya tetap diadakan dalam proses kredit pembelian kendaraan bermotor. "Jadi lebih baik mereka harus punya tanggung jawab ya. Di depan itu ada uang muka lah," ujar dia.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com (mdk/idr)