Follow
YLKI: Produk UMKM, Termasuk Batu Bata Perlu SNI
Merdeka.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai tidak tepat pernyataan Presiden Joko Widodo terkait produk UMKM, seperti batu bata tidak memerlukan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk masuk ke sistem e-Katalog.
Ketua Harian YLKI Tulus Abadi menyatakan, dalam perspektif perlindungan konsumen seluruh produk UMKM tetap memerlukan sertifikasi SNI sebagai acuan mutu. Salah satunya batu bata.
"Dalam perspektif perlindungan konsumen penyataan (Jokowi) ini kurang tepat. Sebab, standar itu penting bagi konsumen terkait acuan mengenai mutu suatu produk," ujar Tulus kepada Merdeka.com di Jakarta, Kamis (26/5).
-
Mengapa YLKI mendukung aturan baru BPOM? 'YLKI mendukung inisiatif ini sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan konsumen dan memastikan produk yang beredar di pasaran aman dikonsumsi,' katanya.
-
Kenapa YKMI boikot produk asing? Sesuai Amanat UUD 1945 Pengacara muslim, Ahmad Wakil Kamal, menyerukan bahwa tindakan YKMI dalam melakukan boikot tersebut sudah sesuai dengan hal yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu kemerdekaan merupakan hak segala bangsa sehingga seluruh penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
-
Bagaimana YKMI mengidentifikasi produk? Ahmad Himawan, Direktur Eksekutif YKMI mengungkapkan ada beberapa kriteria yang menjadikan sebuah produk disebut sebagai produk terkait konflik Israel. Pertama, sebagian atau sahamnya dimiliki perusahaan atau orang Israel. Kedua, perusahaannya secara terbuka atau tersirat memberikan dukungan kepada Israel dan kejahatan Israel di Palestina.Ketiga, ungkapnya, terdaftar dalam situs-situs internasional kredibel yang memiliki data keterlibatan perusahaan-perusahaan global yang memiliki afiliasi dengan Israel, seperti boycott.thewitness dan bdnaash.
-
Kenapa Presiden Jokowi mengutamakan produk dalam negeri? Menurut Hendi, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan agar belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda mengutamakan Produk Dalam Negeri yakni sebesar 95 persen. Selain itu belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda sebanyak 40 persen wajib untuk mengutamakan UMKK.
-
Siapa yang memboikot produk? Sejumlah negara di Teluk dan negara mayoritas Islam memimpin dalam survei ini.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
Tulus menyampaikan, batu bata sendiri termasuk produk UMKM yang telah mempunyai sertifikasi SNI hasil dari konsensus seluruh pihak terkait.
Oleh karena itu, produk UMKM seperti batu bata tetap memerlukan sertifikasi SNI sebagai acuan mutu. Hal ini bertujuan untuk memperkuat daya saing produk UMKM di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital.
"Agar UMKM menghasilkan produk yang andal, maka tugas pemerintah melakukan pembinaan kepada UMKM untuk meningkatkan mutu dan salah satu standarnya, SNI. Lagi pula, kalau tidak punya standar yang jelas bagaimana produk umkm akan bisa bersaing pada era kompetisi digital ekonomi," tutup Tulus.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku heran batu bata hingga pasir diwajibkan mendapat sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal inilah yang kemudian membuat tak banyak produk lokal yang bisa masuk ke e-katalog.
"Kalau batu bata masak minta SNI. Kapan mereka bisa masuk e-katalog? Enggak mungkin, logika kita ini kadang-kadang nabrak-nabrak, enggak mungkin. Batu diminta SNI, pasir diminta SNI, bata dimintakan SNI," kata Jokowi saat memberikan pengarahan dan Evaluasi Aksi Afirmasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di JCC Jakarta, Selasa (25/4).
Dia mengaku telah meminta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mempermudah produk lokal masuk ke e-katalog. Jokowi menilai tak semua produk harus berlabel SNI
"Semua produk harus SNI, yang kecil-kecil mana bisa. Produk-produk lokal mana bisa kalau semuanya diminta SNI semuanya.Ini SNI nih tidak wajib. Dulu wajib memang, tetapi sekarang tidak wajib," ujar Jokowi.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintah telah melarang TikTok untuk melakukan transaksi jual beli online.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi meminta pasar dalam negeri tidak di kuasai oleh produk mebel impor.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui keberadaan e-commerce berbasis media sosial, seperti TikTok Shop membuat bisnis pedagang ke UMKM menjadi anjlok.
Baca Selengkapnya
Ada selisih sebesar USD2,94 miliar atau sekitar Rp43 triliun ini menunjukkan adanya impor yang tidak tercatat oleh BPS.
Baca Selengkapnya
Temuannya, besi baja siku tersebut tidak sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB).
Baca Selengkapnya
Tak heran jika produksi barang nasional masih kalah dengan produk dari luar negeri.
Baca Selengkapnya
Ada beberapa negara yang tak setuju dengan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.
Baca Selengkapnya
Daftar tersebut sekarang sedang dibahas dan akan diputuskan beberapa kementerian dan lembaga (K/L) terkait.
Baca Selengkapnya
Tujuannya, untuk melindungi produk-produk dalam negeri pada platform tersebut.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan, pembukaan akses tersebut yang perlu didorong pada UMKM. Sehingga menciptakan peluang-peluang pasar baru bagi produknya.
Baca Selengkapnya
Kepala LKPP menganalogikan lembaganya tak hanya sekadar memberi kail dan pancing, tapi juga siapkan kolam.
Baca Selengkapnya
Produk di TikTok Shop dijual dengan harga sangat murah, sehingga UMKM lokal susah bersaing.
Baca Selengkapnya