Beredar Video Sebut Ruang Kerja Politikus Benny K Harman Digeledah, Ini Faktanya
Video sebut KPK geledah gedung DPR dan temukan bukti brangkas di ruang kerja Benny K Herman tidak terbukti.
Sebuah video beredar di Facebook, disertakan dengan narasi adanya penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung DPR.
Disebutkan juga, jika KPK berhasil menemukan barang bukti berupa brangkas di ruang kerja anggota Komisi III Benny K Harman.
-
Kenapa Komisi III DPR menolak semua calon hakim agung yang diusulkan KY? Fraksi-fraksi di parlemen menyatakan ada kesalahan mekanisme seleksi karena KY meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat."Ada beberapa hal yang kami tangkap alasan penolakan semua calon hakim agung yang disampaikan oleh KY kepada DPR: ada isu calon hakim agung tidak memenuhi syarat tiga tahun sebagai hakim tinggi, ada juga isu bahwa calon hakim agung tidak memenuhi syarat 20 tahun sebagai hakim," ucap Anggota KY Sukma Violetta pada konferensi pers itu.
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Apa yang dijelaskan oleh KY kepada Komisi III DPR tentang seleksi calon hakim agung? Surat yang ditandatangani Ketua KY Amzulian Rifai (4/9) itu intinya menyatakan bahwa seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM telah memenuhi peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
"Gel3dah P4ksa Ru4ng K3rja D-pr, Kpk Berh4sil T3mukan Bukt1 Di Br4nkas 3enny K H4rman," narasi yang diunggah di Facebook, 30 Maret 2023.
Video berdurasi 16:25 itu menampilkan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman serta, gabungan video rapat anggota DPR.
Penelusuran
Cek fakta merdeka.com melakukan penelusuran dengan melihat secara keseluruhan isi video. Hasilnya tidak ditemukan pernyataan terkait temuan brangkas oleh KPK di ruang kerja Benny K Harman.
Di awal video, terlihat Benny K Harman sedang menjawab pertanyaan dari para pewarta. Video itu identik diunggah KompasTV.
Benny K Harman sempat menuding adanya motif politik dari Menko Polhukam Mahfud MD terkait dibeberkannya transaksi mencurigakan di Kemenkeu Rp 349 triliun.
Video lainnya memperlihatkan rapat antara Komisi III DPR dengan PPATK pada 21 Maret 2023. Seperti diunggah YouTube DPR RI.
Sedangkan narasi dalam video, identik dengan artikel yang diunggah akurat.co. Artikel tersebut berisi tentang Benny mengaku siap menjawab tantangan Mahfud untuk hadir dalam rapat pada Rabu (29/3/2023) mendatang. Namun Benny menekankan apabila Mahfud tidak bisa mempertanggungjawabkan transaksi tak wajar senilai Rp349 triliun maka harus legowo.
Sehingga narasi dalam video juga tidak membahas soal penggeledahan KPK ke ruang kerja DPR RI. Narasi dalam video hanya membahas soal transaksi tak wajar Rp349 triliun yang diungkap Mahfud MD.
Sebagai informasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III dan Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Dalam rapat tersebut, dia buka suara soal alasan transaksi mencurigakan Rp349 triliun diungkapkan ke publik.
"Saya umumkan kasus itu adalah sifatnya agregat, jadi perputaran uang tidak menyebutkan nama orang, tidak menyebut nama akun. Itu tidak boleh agregat bahwa perputaran uang laporan itu Rp349 triliun. Agregat," kata Mahfud di Gedung Nusantara II, dikutip Antara, Rabu (29/3).
Kesimpulan
Video sebut KPK geledah gedung DPR dan temukan bukti brangkas di ruang kerja Benny K Herman tidak terbukti.
Faktanya, narasi dalam video juga tidak membahas soal penggeledahan KPK ke ruang kerja DPR RI. Narasi dalam video hanya membahas soal transaksi tak wajar Rp349 triliun yang diungkap Mahfud MD.
Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan. Pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Referensi
https://fb.watch/jC6NuMAZc2/
https://www.youtube.com/watch?v=ry5Frobo7dY
https://akurat.co/benny-harman-tantang-balik-menko-mahfud-tak-bisa-dicegah