Kadin kritik perintah Jokowi hentikan ekspor pembantu
Asosiasi pengusaha menilai kemakmuran desa kantong TKI bisa terancam. Seharusnya yang diatasi adalah TKI ilegal
Rencana Presiden Joko Widodo menghentikan pengiriman Pembantu Rumah Tangga (PRT) perempuan ke luar negeri dinilai tidak tepat oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Alasannya, kebijakan itu berlawanan dengan rencana mewujudkan Kesejahteraan rakyat di daerah, terutama di desa.
-
Kapan OJK berencana mencabut moratorium perizinan pinjol baru? Sesuai Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023-2028, OJK menyebut akan mencabut moratorium perizinan terhadap entitas pinjaman online (pinjol) baru yang khusus bergerak di sektor produktif dan UMKM pada tahun 2024.
-
Kapan pelantikan MKMK? Ketiga anggota MKMK akan dilantik dan mengucapkan sumpah pada 8 Januari 2024.
-
Siapa yang kagum dengan kekuatan TNI? Gamal Abdul Nasser Adalah Sahabat Dekat Presiden Sukarno Keduanya menjadi pelopor gerakan Non Blok. Karena dekat, Nasser bicara terus terang pada Presiden Sukarno.
-
Kenapa PKI dan TNI AD berkonflik? Rivalitas antara PKI dan TNI AD mencapai puncaknya tahun 1965.
-
Bagaimana TKW tersebut menghibur majikannya? TKW berkerudung yang bernama Fitri itu terlihat duduk di samping majikan yang sedang memegangi kepalanya. Ia kemudian menawarkan diri untuk membacakan sholawat.
-
Apa yang dilakukan prajurit TNI kepada anggota KKB? Peristiwa penyiksaan yang dilakukan sejumlah prajurit TNI terhadap seorang warga Papua diduga merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) viral di media sosial.
Ketua Satuan Tugas TKI Kadin Indonesia Nofel Saleh Hilabi mengatakan pemerintah seharusnya tidak melupakan dampak positif pengiriman PRT ke luar negeri. Di antaranya adalah pembangunan dan modal segar yang masuk ke desa-desa dari pembantu rumah tangga. Besarnya remitansi itu dinafikan eksistensinya oleh negara.
"Uang gaji yang mereka peroleh digunakan untuk modal kerja, berwirausaha dan pendidikan keluarganya yang kesemuanya ini bermuara pada perbaikan taraf hidup dan kualitas kesejahteraan," kata Nofel melalui keterangan tertulis kepada merdeka.com, Rabu (18/2).
PRT, menurut Kadin, adalah pekerjaan mulia yang bisa menghidupi. Rakyat, menurut Nofel, mulai banyak belajar dan pintar menentukan jalan hidupnya.
"Biarkanlah mereka membuat pilihan dalam menentukan dan mendapatkan penghasilannya sendiri, dan negara harus hadir dimanapun mereka berada."
Daripada menghentikan pengiriman pembantu rumah tangga, Kadin menyarankan pemerintah fokus mengatasi pengiriman PRT illegal. Karena hal tersebut merupakan salah satu sumber masalah.
Menurut Nofel, selama ini penempatan PRT illegal bahkan tak jarang dijadikan lahan pendapatan berbagai oknum pemerintah. Baik ketika keberangkatan maupun ketika ada permasalahan setelah PRT bekerja.
Asosiasi Agen Pembantu Asing Malaysia mengatakan siap menerima risiko terburuk, setelah Presiden Indonesia Joko Widodo memerintahkan penghentian pengiriman Pembantu Rumah Tangga (PRT) wanita ke luar negeri.
Instruksi itu telah disampaikan ke Kementerian Tenaga Kerja, lalu peta jalannya akan dirumuskan selepas evaluasi hingga delapan bulan ke depan, seperti dilansir Channel News Asia, Selasa (17/2).
Jokowi mengaku malu karena mendapat informasi dari Perdana Menteri Najib Razak, bahwa hanya 4.000 WNI bekerja sebagai PRT di Negeri Jiran melalui jalur resmi.
"Saya ingin menteri membuat target agar pengiriman TKI khususnya pembantu rumah tangga dihentikan. Saya malu saat Perdana Menteri Malaysia menanyakan tentang kasus pembantu rumah tangga. Ini masalah martabat bangsa Indonesia," kata presiden.
Sektor pekerja rumah tangga di Malaysia bakal terguncang ketika rencana itu berjalan, mengingat 60 persen pekerjanya adalah Tenaga Kerja Indonesia. Asosiasi di Negeri Jiran kini coba beralih mencari pembantu asal Nepal, Bangladesh, atau Kamboja.
Laporan oleh: Adityo Ganang Prakoso
Baca juga:
Larang kirim WNI jadi PRT di Malaysia, Jokowi langgar HAM
Diancam Jokowi, perusahaan Malaysia mulai cari pembantu non-TKI
Pemda Flores Timur larang warganya jadi TKI, tapi tak siapkan solusi
Pemerintah genjot transaksi keuangan nontunai TKI
Dorong TKI transaksi nontunai, Nusron yakin devisa naik 300 persen