Khutbah Jumat di Mesir akan diseragamkan

Pemerintah beralasan langkah itu untuk memerangi paham ekstremisme.

Pemerintah Mesir Selasa lalu mengumumkan, seluruh ulama yang akan memberikan khutbah Jumat harus membacakan isi ceramah yang seragam. Isi khutbah itu sebelumnya sudah disiapkan dan ditulis oleh sejumlah institusi pemerintah.

Surat kabar the Washington Post melaporkan, Kamis (14/7), pemerintah Mesir beralasan langkah ini adalah upaya untuk memerangi paham ekstremisme. Keputusan pemerintah ini kontan menuai kecaman dari para ulama.

Seorang sumber yang dikutip kantor berita Reuters menyebutkan, seluruh isi khutbah Jumat itu akan ditulis oleh pejabat pemerintah di kantor-kantor kementerian dan ulama senior dari Universitas al-Azhar.

"Tujuannya tidak sepenuhnya bermuatan politis," ujar Menteri Agama Muhamad Muhtar Goma. Dia mengatakan kebijakan ini bermaksud mempersingkat durasi khutbah Jumat sekaligus menghindari isi khutbah Jumat yang bermuatan politis.

Sebagian warga Mesir khawatir kebijakan pemerintah ini adalah bentuk pengekangan terhadap kebebasan berpendapat.

"Setiap daerah di Mesir, setiap kota dan desa, punya kondisi yang berbeda. Sebuah desa bisa saja punya masalah perampokan maka isi khutbah Jumat membahas tentang itu. Di tempat lain mungkin saja banyak kasus pembunuhan dan itulah yang dibahas di khutbah Jumat," ujar Abdul Salam Mahmud, seorang imam di sebuah masjid di Kota Luxor kepada Reuters.

Sejak 2014, Kementerian Agama sudah memberikan topik-topik tertentu yang bisa dibahas dalam khutbah Jumat, tapi keputusan ini semakin memperkuat pengaruh pemerintah.

Presiden Abdul Fatah al-Sisi awal tahun ini sudah mengkampanyekan sebuah 'revolusi agama'.

"Kita butuh revolusi agama. Kalian para ulama bertanggung jawab di hadapan Allah," ujar Sisi ketika itu.