Kofi Annan apresiasi Indonesia mau bantu Myanmar di Rakhine
Mantan Sekjen PBB Kofi Annan menghargai bantuan Indonesia yang mau berbicara dengan Myanmar mengenai situasi di Rakhine State.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi telah berbicara dengan mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan. Dia mengatakan, Annan menghargai bantuan dari Indonesia untuk bicara pada Myanmar mengenai situasi di Rakhine.
"Setelah menerima Kofi Annan, dan berbicara mengenai bantuan, dia sampaikan menghargai bantuan dari Indonesia untuk bicara pada Myanmar. Saat bicara kita sampaikan concern kita," kata Menlu Retno saat ditemui di Kementerian Luar Negeri, Jumat (16/12).
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Bagaimana cara PKB memutuskan apakah akan mendukung Anies di Pilgub Jakarta? Ya kita lihat nanti, pendaftaran tgl berapa ya? 27 agustus, kita lihat perkembangannya kayak apa," ujarnya.
-
Bagaimana cara mengajukan keringanan PBB di Jakarta? Proses pengajuan keringanan PBB cukup mudah, antara lain:1. Akses laman pajakonline.jakarta.go.id: Semua proses pengajuan dilakukan secara online melalui laman ini.2. Siapkan dokumen persyaratan: Siapkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan kategori Anda, seperti KTP, NPWP, laporan keuangan, atau surat keterangan dari instansi terkait. 3. Ajukan permohonan: Isi formulir permohonan secara lengkap dan benar, lalu unggah dokumen yang diperlukan.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Mengapa PDIP berencana menjodohkan Anies dengan kadernya di Jakarta? Meski pernah menjadi kompetitor di Pilpres, PDIP belakang mulai rajin memuji Anies sebagai sosok yang layak diusung sebagai Cagub Jakarta. Bahkan, PDIP berencana menjodohkan Anies dengan kadernya di Jakarta. "Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya," Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan. Menurut Utut, sosok Anies memiliki modal yakni popularitas dan elektabilitas untuk bisa memenangi perebutan kursi Gubernur.
Kepada Kofi Annan, Menlu Retno mengatakan untuk memulihkan keamanan di Rakhine perlu dihormati HAM dan perlindungan.
"Dalam menghormati HAM dan proteksi kita minta dua hal itu diberikan kepada semua komunitas, termasuk komunitas muslim," tambah Menlu Retno.
Kofi Annan ditunjuk Aung San Suu Kyi sebagai
Pada 6 Desember lalu, Menlu Retno bertemu dengan Kanselir Negara Aung San Suu Kyi di Naypyidaw, Myanmar. Keduanya membahas mengenai situasi dan perkembangan yang terjadi di Rakhine. Menlu Retno menegaskan pentingnya keamanan dan stabilitas yang harus segera dicapai untuk meneruskan pembangunan inklusif di wilayah konflik tersebut. Aung San Suu Kyi sependapat dengan pernyataan Menlu Retno tersebut.
"Masalah inklusivitas, di mana semua masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama, menjadi kunci dari penyelesaian situasi di Rakhine," ujar mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda tersebut.
Senin depan, Menlu Retno kembali akan ke Myanmar untuk mengikuti pertemuan tingkat menteri luar negeri se-ASEAN. Dalam pertemuan ini, lagi-lagi akan membahas mengenai situasi di Rakhine State.
(mdk/che)