Menlu akui banyak anak Indonesia kesulitan sekolah di luar negeri
Pemerintah ingin menjangkau anak-anak buruh yang sekolah di perbatasan agar tetap bisa mengenyam pendidikan,
Peraturan bersama penyelenggaraan pendidikan Indonesia di luar negeri terkait payung hukum yang menyeluruh telah bersama ditandatangani Menteri Pendidikan Kebudayaan Anies Baswedan dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Selasa (14/7).
Disampaikan oleh Menlu Retno, jika penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal Indonesia di luar negeri bukan perkara mudah, masih adanya mereka yang kurang mendapat akses sehingga belum dapat mengenyam pendidikan secara baik.
"Penandatangan ini merupakan suatu cerminan komitmen negara untuk menjamin pendidikan ke semua anak bangsa, yang kita tangani saat ini adalah mereka yang berada di luar negeri, karena tidak semua anak bangsa di luar negeri dapat mengenyam pendidikan dengan baik," ucap Menlu Retno.
"Diperlukan suatu upaya lebih untuk menjamin semua anak bangsa yang ada di luar negeri untuk mendapatkan pendidikan yang memadai," tambahnya.
Seperti disampaikan Mendikbud Anies Baswedan, saat ini Indonesia memiliki 14 sekolah dengan 300 Community Learning Centre (CLC ) di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Arab Saudi, Mesir, Rusia, Belanda, Serbia, dengan total siswa sebanyak tiga ribuan lebih.
Saat disinggung terkait penambahan jumlah sekolah di luar negeri, Menlu Retno tidak menampik bila nantinya akan terus ada peningkatan seiring perkembangan yang ada.
"Tergantung pada dinamika kehidupan kita di luar negeri, misalnya ada di satu titik suatu negara diperlukan tambahan, maka tidak menutup kemungkinan untuk memberikan pendidikan dan kepastian pengaturan bagaimana pendidikan itu dapat diberikan," ujarnya.
Menlu Retno juga menegaskan bila kerjasama ini juga akan menjangkau anak-anak buruh yang sekolah di perbatasan agar tetap bisa mengenyam pendidikan yang seharusnya.
"Satu contoh di perbatasan, dalam artian kita menjangkau tempat-tempat yang memang lebih dekat dengan ladang perkebunan, di mana orang tua mereka bekerja lalu kita upayakan sedapat mungkin memberikan pendidikan yang layak kepada anak bangsa tersebut, karena ini adalah sebuah tugas negara," tutupnya.