PBB Soroti Pemerintah Indonesia Atas Insiden Pembunuhan di Papua
PBB menuturkan akar masalah di Papua selama ini tidak dipahami dan ditangani dengan baik oleh pemerintah Indonesia.
Komisi Tinggi Hak Asasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) menanggapi insiden pembunuhan terhadap 19 orang pekerja proyek pembangunan di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Barat pada 2 Desmber lalu.
Dilansir dari laman Radio New Zealand, Senin (10/12), juru bicara OHCHR Ravina Shamdasani mengatakan kekerasan yang terjadi pekan lalu itu tidak dapat diterima.
-
Kenapa situasi baku tembak di Papua semakin memanas? Anggota Brimob dan TNI pun kerap terlibat baku tembak dengan para teroris di Papua yang semakin lama mulai berani menyerang TNI dan Polri yang berjaga di sana.
-
Apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Papua? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Apa yang terjadi di video yang viral tentang Brimob dan TNI di Papua? Sebuah video memperlihatkan anggota Brimob dan TNI yang sedang baku tembak dengan KKB OPM Papua dan membuat situasi memanas.
-
Bagaimana cara menyelesaikan konflik Papua, menurut para akademisi dan ahli? Semua itu dilakukan melalui pendekatan pengakuan hak sipil politik, ekonomi sosial budaya, memperkuat pendidikan untuk kesadaran hak, dan memperkuat kualitas SDM anak muda dengan pendidikan adat dan pendidikan nasional.
-
Siapa yang mengemukakan perlunya masukan dari masyarakat dan ahli untuk menyelesaikan konflik Papua? “Kami sangat ingin mendengar masukan saran dan pandangan dalam mencari akar rumput permasalahan di tanah Papua serta memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi,” kata Yayan dikutip dari Liputan6.com.
-
Siapa yang memimpin penyerahan bantuan 'Kemendag Peduli' di Papua Tengah? Terkait dengan bencana kekeringan dan cuaca dingin ekstrem yang dialami wilayah Papua Tengah, pemerintah tidak tinggal diam. Melalui Kementerian Perdagangan, bantuan 'Kemendag Peduli' diserahkan langsung di bawah pimpinan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Namun dia menuturkan akar masalah di Papua selama ini tidak dipahami dan ditangani dengan baik oleh pemerintah Indonesia.
"Ada banyak keluhan, dan ini juga banyak terjadi di belahan dunia lain, ketika keluhan tidak ditanggapi atau ada tekanan turun temurun maka orang main hakim sendiri sebab suara mereka tidak didengar," kata dia.
"Inilah yang saat ini terjadi di lapisan masyarakat bawah di Papua."
Meski berbagai proyek pembangunan di Papua dibiayai negara dan ada peningkatan, tapi hal itu tidak melibatkan orang Papua untuk dimintai konsultasi, kata dia.
"Kalau mereka tidak bisa menyuarakan pendapat, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, maka pembangunan yang ada boleh jadi tidak membuat kesejahteraan mereka meningkat karena semua itu tidak menyelesaikan masalah mereka."
Tak hanya itu, Shamdasani mengatakan OHCHR juga prihatin dengan banyaknya orang yang ditangkap ketika ada unjuk rasa damai untuk memperingati apa yang disebut Hari Kemerdekaan Papua 1 Desember lalu.
Lebih dari 500 orang ditangkap, termasuk mahasiswa yang ingin berunjuk rasa di Surabaya.
Shamdasani menyerukan pemerintah Indonesia memastikan aparat keamanan menahan diri dalam menghadapi unjuk rasa dan menghormati kebebasan untuk berpendapat.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajaran TNI dan Polri untuk menangkap para pelaku penembakan dan pembunuhan terhadap pekerja proyek pembangunan di wilayah timur Indonesia itu.
Presiden mengatakan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal (Polisi) Ari Dono telah berada di Papua untuk menangani kejahatan yang menewaskan belasan pekerja tersebut.
"Saya tegaskan bahwa tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata seperti ini di tanah Papua, maupun di seluruh pelosok Tanah Air," kata Presiden.
Senada dengan presiden, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai insiden penembakan oleh kelompok pemberontak dengan sasaran para pekerja yang membangun jembatan distrik di Kali Yigi-Kali, Papua Barat melanggar ketentuan NKRI. Sebab Itu dia meminta aparat hukum menindak tegas.
"Motifnya macam-macam, ada separatisme. Apapun yang dibuat pemerintah tetap saja mereka ingin merdeka, itu melanggar ketentuan kita bersama, negara kesatuan, NKRI. Itu harus tentunya dilawan," katanya di Bandar Lampung, Sabtu (8/12).
Dia menjelaskan, pembangunan jalan trans Papua tersebut harus tetap berjalan. Pasalnya jika pembangunan tersebut rampung kemakmuran masyarakat di sana akan meningkat.
"Masyarakat dapat menjual barangnya. Kalau tidak ada jalan gimana?" imbuhnya.
Tidak hanya itu, JK juga meminta agar jajaran TNI dan Polri harus melakukan operasi besar-besaran menyusul tragedi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yakni penembakan terhadap pekerja konstruksi di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.
"Supaya jangan dituduh kita yang melanggar HAM, padahal yang melanggar HAM itu siapa? Mereka (pelaku) kan yang melanggar HAM. Oleh karena itu maka untuk kasus ini ya polisi dan TNI harus operasi besar-besaran," tegasnya.
Baca juga:
'Emanuel 100% Sipil Bukan TNI, Aksi Pembunuhan di Nduga Pelanggaran HAM'
PBB Soroti Pemerintah Indonesia Atas Insiden Pembunuhan di Papua
Aparat Gabungan Temukan 3 Orang di Distrik Yigi Papua, Ini Identitasnya
Polisi Cari 5 Jenazah Korban Pembunuhan di Papua yang Dibawa KKB
Emanuel, Korban Pembunuhan di Papua Bakal Dimakamkan Secara Militer
TNI Sebut 2 Jenazah & 2 Korban Diduga Hidup Penembakan Papua Belum Ditemukan