Sejak Pandemi, Tingkat Harapan Hidup di 9 dari 10 Negara Turun
Tingkat harapan hidup, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi mengalami kemunduran di sejumlah negara sejak pandemi Covid-19.
Tingkat harapan hidup, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi mengalami kemunduran di sejumlah negara sejak pandemi Covid-19. Menurut laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), selama dua tahun terakhir, sembilan dari 10 negara mengalami penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Selain pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina serta perubahan iklim juga mempengaruhi penurunan IPM ini.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Siapa yang menjadi perwakilan Peru di acara PBB? Dalam hal ini Almira berperan sebagai perwakilan Peru.
-
Siapa yang berhak mendapatkan keringanan PBB? Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Bagaimana PBB menyatakan kesiapan mereka dalam memenangkan Prabowo dan Gibran? Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor menegaskan partainya siap memenangkan Prabowo dan Gibran di Pemilu 2024.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Apa julukan yang melekat pada IPB? Institut Pertanian Bogor (IPB) dikenal dengan sebutan "Kampus Rakyat" karena komitmennya yang mendalam terhadap pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sektor pertanian yang langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari rakyat.
Dikutip dari BBC, Kamis (8/9), negara dengan IPM terendah yaitu Sudan Selatan dengan tingkat harapan hidup 55 tahun, masa pendidikan warganya rata-rata 5,5 tahun, dan rata-rata pendapatan warganya hanya USD768 atau sekitar Rp11 juta per tahun.
Swiss berada di deret atas negara dengan IPM tinggi tahun ini, di mana angka harapan hidup warganya mencapai 84 tahun. Selain itu, rata-rata 16,5 tahun dihabiskan untuk masa pendidikan, dan gaji atau pendapatan warganya rata-rata USD66.000 atau sekitar Rp982 juta per tahun.
Di Amerika Serikat, misalnya, angka harapan hidup saat lahir turun lebih dari dua tahun sejak 2019. Di negara lain, penurunannya jauh lebih tinggi.
Indeks tahun ini didasarkan pada data dari 2021.
"Tetapi prospek untuk tahun 2022 suram," kata Achim Steiner, salah satu penulis laporan.
Dia menambahkan, lebih dari 80 negara menghadapi masalah dalam melunasi utang nasional mereka.
"Delapan puluh negara yang selangkah lagi menghadapi krisis semacam itu adalah kemungkinan yang sangat serius," jelasnya.
Baca juga:
Momen Paus Fransiskus Cium Kaki Pemimpin Sudan Selatan
Amnesty International: Tentara Sudan Selatan bakar hidup-hidup warga sipil
Ketika kejamnya perang saudara memaksa anak-anak jadi tentara
Nestapa warga Sudan Selatan dilanda kelaparan dan krisis air bersih