Memahami Makna Demokrasi beserta Bentuk, Fungsi, dan Prinsipnya

Makna Demokrasi

Sebelum menjelaskan apa itu makna demokrasi, alangkah baiknya kita mengetahui apa pengertian dari demokrasi. Yang pertama dari Abraham Lincoln, yang sudah kita paparkan sebelumnya, di mana dia menjelaskan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Kemudian Aristoteles, seorang filsuf asal Yunani, menjelaskan bahwa demokrasi adalah kebebasan setiap warga negara untuk saling berbagi kekuasaan. Dari pengertian yang disebutkan oleh Aristoteles, dirinya juga mengemukakan makna demokrasi sebagai suatu kebebasan, atau prinsip demokrasi ialah kebebasan. Ini karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya.

Filsuf dan ahli hokum asal Austria, Hans Kelsen, menjelaskan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Di mana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara.

Joseph A. Schemer juga menjelaskan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

Dari beberapa pengertian tersebut, terlihat jelas jika rakyat memegang peran penting untuk berjalannya sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, rakyat mendapatkan kebebasan dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk kebebasan dalam beraktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun.

Dilansir dari tulisan pada laman repository.uinsu.ac.id, makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung arti bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan nasib hidup rakyat. Dengan demikian, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.

Bentuk Demokrasi

Dilansir dari bola.com, terdapat dua bentuk dari demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung.

Demokrasi langsung

Pada sistem demokrasi langsung, setiap rakyat berhak untuk memberikan aspirasi dan terlibat dalam menentukan sebuah keputusan melalui pendapat atau suara. Pada umumnya, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih kebijakan sehingga secara langsung keadaan politik berada di tangan rakyat.

Namun, di era modern saat ini, sistem demokrasi langsung sudah jarang diterapkan. Hal ini karena kepadatan penduduk serta kurangnya minat dari masyarakat untuk mempelajari keseluruhan permasalahan politik di negaranya.

Demokrasi perwakilan

Pada sistem demokrasi perwakilan, setiap rakyat akan memberikan pendapat dan suara mereka melalui pemilihan umum guna memilih wakil rakyat. Setelah terpilih, wakil rakyat tersebut bertugas mengutarakan aspirasi rakyat dalam mengatasi permasalahan negara.

Tujuan dan Fungsi Demokrasi

Secara umum, tujuan demokrasi adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan konsep yang mengedepankan keadilan, kejujuran dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat.

Sedangkan fungsi demokrasi adalah:

• Sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum.
• Memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga.
• Memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara.
• Menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu.

Prinsip-prinsip Demokrasi

Menurut Alamudi mengemukakan apa yang dikenal sebagai 'soko guru demokrasi' yang menjelaskan beberapa prinsip demokrasi yaitu:

- Kedaulatan rakyat

- Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah

- Kekuasaan mayoritas

- Hak-hak minoritas

- Jaminan hak asasi manusia

- Pemilihan yang bebas dan jujur

- Persamaan di depan hukum

- Proses hukum yang wajar

- Pembatasan pemerintah secara konstitusional

- Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik

- Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat

Ciri-Ciri Demokrasi

Demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi. Pengambilan kebijakan negara demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum.

Dengan menentukan kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakat, dalam suatu negara demokrasi akan tercipta kepuasan rakyat. Sebuah Negara sendiri dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi, jika telah memenuhi ciri-ciri berikut ini:

1. Memiliki Perwakilan Rakyat

Indonesia memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah dipilih melalui pemilihan umum. Sehingga urusan negara, kekuasaan dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan melalui anggota DPR ini.

2. Keputusan Berlandaskan Aspirasi dan Kepentingan Warga Negara

Seluruh Keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya, dan bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok belaka. Hal ini sekaligus mencegah praktek korupsi yang merajalela.

3. Menerapkan Ciri Konstitusional

Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan atau kekuasaan rakyat. Dimana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta pun harus diterapkan dengan seadil-adilnya.

4. Menyelenggarakan Pemilihan Umum

Pesta rakyat harus digelar secara berkala hingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan.

5. Terdapat Sistem Kepartaian

Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Tujuannya tentu saja agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat. Sekaligus wakil rakyat dapat mengontrol kerja pemerintahan. Jika terjadi penyimpangan, wakil rakyat kemudian dapat mengambil tindakan hukum.

Indonesia Sebagai Negara Demokrasi

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Sebagai negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dalam mengelola pemerintahan yang demokratis.

Namun, sejak reformasi tahun 1998 yang menandai berakhirnya era Orde Baru, Indonesia telah berhasil membangun sistem demokrasi yang kuat dan terus berkembang. Pemilu yang bebas dan adil diadakan secara berkala, memungkinkan partisipasi luas dari berbagai lapisan masyarakat dalam memilih pemimpin mereka.

Pemilihan umum di Indonesia merupakan salah satu aspek utama dari demokrasi. Pemilu legislatif dan presiden dilaksanakan setiap lima tahun, dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Sistem pemilihan umum yang diterapkan mencakup pemilihan langsung untuk presiden dan anggota legislatif, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Selain itu, keberadaan lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membantu memastikan proses pemilu berjalan transparan dan adil. Dengan demikian, suara rakyat benar-benar dihargai dalam proses politik.

Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat juga merupakan pilar penting dalam demokrasi Indonesia. Media massa memiliki peran krusial dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan informasi kepada publik. Meskipun masih terdapat tantangan dalam hal kebebasan pers, seperti ancaman terhadap jurnalis dan upaya pembatasan informasi, secara umum, media di Indonesia dapat beroperasi dengan relatif bebas.

Selain itu, kebebasan berbicara dan berkumpul juga dijamin oleh undang-undang, memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan pandangan mereka tanpa takut akan represi.

Namun, meski Indonesia telah mencapai banyak kemajuan dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Korupsi, nepotisme, dan praktik politik uang masih menjadi masalah serius yang menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok minoritas, juga memerlukan perhatian lebih. Untuk itu, reformasi terus-menerus dalam sistem hukum dan pemerintahan sangat diperlukan guna memperkuat demokrasi di Indonesia dan memastikan bahwa pemerintahan benar-benar bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat.