5 Gebrakan transparansi Ahok dengan sistem online
Tak mudah untuk menghilangkan mental korupsi para birokrat dan anggota dewan.
Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan wakilnya Ahok berjanji untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan antikorupsi. Mereka melakukan beberapa terobosan untuk memerangi korupsi.
Tak mudah untuk menghilangkan mental korupsi para birokrat dan anggota dewan. Tapi Jokowi bertekad melawannya di Jakarta.
Saat pertama kali dinyatakan menang, Jokowi-Ahok berjanji untuk tidak korupsi. Menurut mereka membenahi etos, mempercepat kerja dan transparansi akan menghindarkan dari korupsi. Berikut 5 gebrakan Ahok dalam birokrasi agar lebih transparan:
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Sebagai informasi, turut mendampingi Presiden dalam kegiatan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Jambi Al Haris, dan Pj. Bupati Merangin Mukti.
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Kapan Jokowi memakai Ageman Songkok Sikepan Ageng? Pada upacara peringatan HUT ke-78 RI, Presiden Jokowi tampil menggunakan pakaian adat.
-
Apa yang dilakukan Jokowi saat kuliah? Semasa kuliah, Jokowi juga aktif tergabung dengan UKM pencinta alam.
Timbangan sampah online
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin timbangan untuk angkut sampah kebersihan berbentuk digital dan online. Hal ini untuk meminimalisir praktik kecurangan di lapangan.
"Kita pengen supaya semua timbangan itu digital dan online dan semua bisa tahu. Kan semua digital dan online bisa lihat CCTV jadi biar ketahuan siapa yang bohong, dia cuma angkut sekali tapi bilang dua kali itu kan semua ada catatannya," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/11).
Namun, Ahok menilai sistem yang dijalankan Dinas Kebersihan selama 2-3 bulan terakhir sudah bagus. Sehingga, mengerti apa yang diharapkan oleh Pemimpin DKI Jakarta yang baru.
"Jadi mereka ngerti apa yg diharapkan. Jadi sepertinya semua orang di Jakarta ini pintar-pintar, ngerti semua," jelas dia.
Timbangan digital dan online ini nanti akan bekerjasama deng PT Telkom Indonesia. Sebab, layanan menggunakan Telkom gratis bagi Pemprov DKI Jakarta. "Telkom gratis, karena CCTV dan wifi kan gratis juga," kata dia.
CCTV online
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengusulkan agar CCTV juga dipasang di seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Jakarta. Ini perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
"Pemakaian CCTV untuk melihat sejauh mana kesiapan petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Jakarta. Kami harapkan tahun depan selesai semua," kata Ahok.
Untuk mengawali rencana tersebut, Ahok akan mengandeng perusahaan nasional di bidang telekomunikasi. "Sementara perusahaan telekomunikasi (Telkom) bisa diajak kerjasama untuk menyediakan jaringan. Kita pasangan wifinya beri jaringannya," ujarnya.
Ahok melanjutkan, pemasangan CCTV tidak membutuhkan anggaran yang tinggi, karena disetiap kantor pemerintahan sudah tersedia fasilitas jaringan internet.
"Pemprov DKI hanya tinggal menyiapkan kamera. Pemerintah menargetkan pemasangan perangkat itu selesai hingga akhir tahun," imbuhnya.
Rencananya CCTV akan dipasang di 44 kecamatan, 267 kelurahan, dan 340 Puskesmas di Jakarta. Dengan perangkat itu, semua aktivitas yang ada di tempat pelayanan masyarakat terkoneksi secara online langsung ke kantor gubernur dan wakilnya di Balai Kota.
Jamkesda online
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bertemu dengan PT Asuransi Kesehatan. Ahok mengaku ingin belajar managemen, sebab, PT Askes sudah menggunakan sistem online.
"Kita ingin belajar dari managemen dari PT Askes karena PT Askes itu semua sudah online ya bila perlu kita kerjasama, kerja sama online," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (28/11).
Mantan Bupati Belitung Timur mengatakan Jamkesda nantinya kerja sama dengan Askes. Kerja sama ini lebih kepada bagaimana menghitung prime asuransi lebih murah, sehingga anggaran yang ada cukup digunakan.
"Kerja samanya bagaimana menghitung lebih murah, inventaris gimana supaya uangnya cukup karena selama ini Jamkesda uangnya selalu tak cukup. Tiap tahun selalu ngutang kan jadi sistem rujukannya tidak ada sistem," jelasnya.
Pembahasan tersebut, menurut Ahok masih ada sangkut pautnya dengan KJS. Di mana dengan dana yang dianggap mencukupi, sehingga dihitung untuk preminya Rp 23 ribu hingga Rp 30 ribu untuk satu orang.
"Kita hitung antara Rp 23 ribu sampai Rp 30 ribu premi satu orang, Undang-undang BPJS Rp 27 ribu nah kita memutuskan Rp 23 ribu sampai Rp 30 ribu. Prinsip asuransi semakin besar semakin murah. BPJS tahun 2013 belum jalan, kita baru coba di Jakarta," jelasnya.
IMB online
Ahok berencana agar pendaftaran atau pengurusan IMB di Dinas Penataan dan Pangawasan Bangunan Pemprov DKI Jakarta bisa dilakukan dengan cara online. Selain penghematan, cara ini juga mengurangi kemacetan.
"Meng-apply IMB dari tiap kecamatan sampai Sudin itu bisa dilihat bisa diputuskan (dengan cara online) untuk menghemat masyarakat ke kantor-kantor dan akan mengurangi kemacetan," kata Ahok usai pertemuan dengan Telkom, Senin (29/10).
Pajak online
Ada sekitar 10951 Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang akan masuk dalam pembayaran pajak menggunakan sistem online. Penggunaan sistem online ini atas permintaan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Pak Wagub bilang nanti semua bank itu untuk mengkoordinir lap keuangan WP, ya kita kan ada program online sistem, pengelolaan sistem Online ini akan kita kerjasamakan dengan pihak bank memanfaatkan cash management bank," ujar Kepala Dinas Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawan di Balai Kota Jakarta, Rabu (5/12).
Secara teknis, Iwan menjelaskan pembayaran pajak via online yakni setiap penerimaan WP yang mempunyai rekening di bank maka akan dipotong secara otomatis 10 persen tiap bulannya untuk bayar pajak. Pemotongan ini atas perintah WP untuk mendebet pajak ke kas yang ada di Bank DKI.
"Pajak restoran itu kan 10 persen, kalau omset dia misalnya X maka 10 persen dikalikan X itu harus ditransfer setiap tanggal 15, ke rekening kas Pemda DKI yang ada di bank DKI,"jelasnya.
Fungsi dari dinas pajak nantinya tetap akan mengurusi pembayaran pajak lainnya. Sebab, tahun depan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan masuk ke dalam pajak daerah. Sehingga, dengan adanya sistem online, petugas pajak akan dialihfungsikan untuk kepentingan lainnya.
"Ya tetep kan masih ada pajak-pajak lainnya yang harus digarap. PBB kan nanti tahun depan akan masuk dalam pajak daerah.
Namun, bila nantinya bank dari WP belum terkoneksi sistem online, Iwan mengatakan dapat menggunakan teknologi bank semacam kartu debet. Selain itu, secara manual dapat menyetor langsung uang pembayaran pajak kepada bank yang ditunjuk.
"Itu dengan cara itu pakai kartu, Ada teknologi bank, kalau kita seperti kartu debet. Atau dia manual, bawa uang dari restoran ini kemudian disetor ke bank itu boleh," jelasnya.