Ada Anggaran Tak Masuk Akal di RAPBD DKI, Wakil Ketua DPRD DKI Sebut Pasti Ketahuan
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik meyakini tidak ada anggaran aneh yang akan lolos ke dalam APBD 2020, kendati dalam kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) ditemukan beberapa mata anggaran yang dianggap aneh dengan nilai fantastis.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik meyakini tidak ada anggaran aneh yang akan lolos ke dalam APBD 2020, kendati dalam kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) ditemukan beberapa mata anggaran yang dianggap aneh dengan nilai fantastis.
Taufik juga mengatakan upaya dinas memasukkan anggaran tak realistis pada akhirnya akan tetap terdeteksi. Lagi pula, kata Taufik, kejadian adanya anggaran fantastis tidak hanya terjadi tahun ini saja.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
"Ketemu sudah pasti. Kami setiap tahun menemukan, cuma dulu enggak kita buang ke publik. Kita diskusikan di forum yang sah ini," ujar Taufik, Jakarta, Kamis (31/10).
Politisi Gerindra itu mengatakan ada perbedaan besar ramainya mata anggaran lem aibon dengan usulan anggaran anggaran siluman KUA-PPAS di tahun-tahun sebelumnya, yaitu publikasi media.
Menurutnya, teguran ataupun tindakan terhadap anggaran tidak rasional selalu ada dan dibahas dalam rapat komisi. Sehingga, kata Taufik, luput dari pemberitaan ataupun dampaknya pembahasannya tidak besar.
"Ada yang enggak beres-beres juga kesisir, cuma tahun lalu kan enggak lapornya ke media, lapornya pada forum, saat pembahasan," tandasnya.
Proses anggaran DKI Jakarta menjadi sorotan publik saat Dinas Pendidikan mencantumkan usulan pengadaan lem aibon untuk sekolah negeri di Jakarta Barat senilai Rp82,8 miliar, pengadaan pulpen untuk sekolah di Jakarta Timur dengan nilai Rp124 miliar.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Syaefulloh mengatakan tidak ada kebutuhan lem aibon dari sekolah Jakarta Barat. Munculnya usulan itu untuk menyesuaikan pagu anggaran sembari menunggu hasil kebutuhan yang diinput oleh seluruh sekolah.
Baca juga:
Anies Temukan Anggaran Belanja Kaos untuk Lomba Sampai Rp 200 Juta
Djarot Soal Usulan RAPBD Tak Masuk Akal: Bukan Kesalahan Pak Anies
Anies Baswedan: Bapak Ibu Kirim Uang ke Pabrik, Berhenti Kerjakan Ini!
Bina Marga Usul Beli Motor di RAPBD 2020, Anies Suruh Ganti Sepeda
PDIP Tuntut Anies Baswedan Transparan Ketimbang Salahkan Sistem
Anies Salahkan e-budgeting, Djarot Sebut 'Yang Bodoh Bukan Sistem Tapi SDM-nya'