Adu kuat Jokowi vs DPRD DKI soal pengadaan 200 truk sampah

200 Truk tersebut nantinya akan dikelola oleh swasta dan Pemprov DKI tetap harus membayar kepada mereka.

2014-02-06 06:44:00

Sampah Jakarta

DPRD DKI Jakarta menolak pengadaan truk sampah baru sebanyak 200 unit yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ). Truk sampah tersebut diajukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada tahun 2014.

Menurut Anggota Komisi D DPRD bidang Pembangunan, Aliman Aat, pembelian 200 truk untuk mendukung kerja pihak swasta adalah kerugian. Sebab 200 truk tersebut nantinya akan di kelola oleh swasta dan Pemprov DKI tetap harus membayar kepada mereka meski sudah diberikan 200 truk.

"Memangnya sudah bodoh sekali Pemprov DKI Jakarta? Kita yang beli truk, swasta operasikan, kita bayar juga mereka, enak benar swasta itu," tegas Aliman saat dihubungi di Jakarta, Senin (3/1) lalu.

Politisi Partai Demokrat ini juga menambahkan, sebaiknya pihak eksekutif lebih teliti dalam mengajukan anggaran. Karena khawatir akan adanya pemborosan. Dengan alasan tersebut, dia menjelaskan, seluruh anggota Komisi D melakukan penolakan dengan rencana pembelian truk sampah tersebut.

Menurutnya, Dinas Kebersihan DKI Jakarta telah memiliki 700 unit truk sampah, namun hanya dioperasikan oleh pihak ketiga. Menurut Aliman, seharusnya pihak ketiga juga ikut serta menanamkan investasinya agar sistem kerja pengangkutan sampah menjadi lebih efisien dan efektif.

"Mereka (pengangkut sampah swasta) ini dimanjakan sekali, tidak beli truk, tapi dibayar per ton oleh Pemprov. Mereka pakai truk pelat merah semua, harusnya mereka investasi dong, kan mereka mau usaha, jadi bukannya kita coret tanpa alasan," ujarnya.

Aliman menjelaskan, harga satuan rata-rata angkutan sampah ke Bantar Gebang adalah Rp 253.837 per ton. Jika dikali ribuan ton per hari, maka jumlahnya akan mencapai ratusan juta rupiah. Dengan dana sebesar itu, dia menilai operator swasta mampu membeli truk sampah sendiri.

Namun, Aliman mengatakan, keputusan akan berbeda jika Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang mengelola ratusan truk sampah tersebut. Pihak dewan pasti akan menyetujui anggaran pembeliannya.

"Kita bayar ke swasta kok kita fasilitasi lagi, ini kan aneh. Kecuali penggunaannya untuk mendukung kekurangan yang sekarang dipakai pihak ketiga, jadi itu persoalannya. Kalau dikelola sendiri oleh Dinas Kebersihan, saya yakin teman-teman DPRD tidak akan keberatan," tutupnya.

Selain Aliman, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Sanusi, juga ikut melakukan penolakan. Sanusi mengatakan, usulan anggaran pengadaan truk sampah tersebut tidak diusulkan ke DPRD DKI melainkan dimasukkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan tidak dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2014.

"Bener itu sudah diusulin, tapi ke Bappeda, bukan ke kita. Kan memang harus ke Bappeda dulu, nggak langsung ke dewan. Nanti Bappeda yang mendata dan menjustifikasi, baru kirim ke dewan," jelasnya.

Namun rupanya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) tidak ingin memperpanjang polemik tentang anggaran 200 truk sampah yang sedang menjadi pembicaraan hangat antara eksekutif dan legislatif tersebut. Jokowi hanya menegaskan penolakan pengadaan truk sampah tersebut tidak masuk akal.

"Kita kayak enggak mengerti saja, semua juga tahu ujungnya ke mana, muaranya ke mana. Memangnya kami enggak ngerti manajemen. Kalau kami yang beli ya meski dikelola swasta, tinggal potong saja (pendapatannya), buat kami berapa buat swasta berapa, untung juga," ucapnya.

Jokowi melanjutkan, pengajuan pengadaan 200 unit truk sampah tersebut bukanlah tanpa dasar. Ia mengatakan pihaknya sangat membutuhkan truk tersebut untuk mengelola sampah yang selama ini tersendat lantaran kekurangan armada.

"Truk yang sekarang itu umurnya udah ada yang 10-20 tahun. Gak mau kan kalau semisalnya sampah tumpah. Ini Perlu diganti. Kita bakalan ajukan terus pembelian truk sampah, tapi Hak budgeting itu ada di dewan," kata Jokowi .

Lalu siapa yang bakal dalam adu kuat pengadaan truk sampah ini?