Ahok akan jual dan beli 4 aset ini

Jual 10 hektare tanah di Kelapa Gading

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana akan menjual lahan milik Pemprov DKI Jakarta seluas 10 hektare di wilayah Kelapa Gading. Sebab, tanah milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI tersebut dinilai tidak memiliki nilai ekonomis.

"Tanah kita yang PU ada 10 hektare lebih di Kelapa Gading itu kan daerah mahal. Kalau daerah Kelapa Gading kamu taruh alat berat kan lucu, terlalu mahal terlalu mewah gitu loh," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (27/3).

Rencananya, hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk membeli lahan di Cilincing  atau Marunda Jakarta Utara untuk dibangun Rusun. Sebab, PT Kawasan Berikat Nasional (KBN) akan membangun pabrik seluas 170 hektare yang dapat menyerap tenaga kerja sekitar 30 ribu sampai 40 ribu orang.

"Makanya kita kasih di Jakpro (PT Jakarta Propertindo), Jakpro kan perusahaan kita, eh kamu tolong beli nih, nilai tanah ini berapa, kamu carikan tanah pengganti 10 hektare yang sama tapi dekat di Marunda," jelas Ahok.

Ahok beli vila di Puncak melalui CSR

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan meminta dana corporate social responbility (CSR) untuk membeli tanah atau vila di Puncak Bogor (Hulu) demi pemanfaatan penghijauan dan pertanian. Dia akan membuka lapangan kerja bagi warga Jakarta untuk memanfaatkan sebagai kegiatan bercocok tanam.

"Kami mau manfaatkan CSR properti untuk beli tanah di Puncak. Kalau mereka mau bantu, kami minta mereka beli vila-vila di hulu, sudah beli vila mereka serahkan kepada kami, kami bongkar," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (4/3).

Menurut Ahok, setelah dilakukan pembongkaran akan dijadikan sebagai tempat penghijauan, menanam pohon dan pertanian, dan membuat dam-dam kecil. Sehingga, warga Jakarta yang bersedia bercocok tanam akan dikirim kesana. "Mungkin orang Jakarta yang mau bercocok tanam ya kami kirim ke sana, baginya 80:20," katanya.

Mantan bupati Belitung Timur ini mengaku walaupun vila atau tanah milik penggede (pejabat negara) tidak peduli jika sudah dibeli oleh CSR pemprov. Sebab, jika sudah dibeli maka akan menjadi hak bagi Pemprov.

"Ya kalau sudah dibeli kan itu hak kami. Maksudnya kami beli dari dia (si pengusaha CSR) itu beli dari mereka, sudah beli kami bongkar," ucapnya.

Prosesnya sendiri, Ahok mengaku masih akan mengumpulkan pengusaha, sebab banyak yang menawarkan diri sebagai CSR Pemprov.

Beli PPD untuk kelola hibah 1.000 bus sedang

Program perbaikan transportasi massal yang dicanangkan oleh Jokowi-Ahok akan merevitalisasi sekitar 5 ribu kopaja atau metromini jelek yang beroperasi di Ibu Kota. Namun, rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tersebut harus ada BUMD yang menjadi perusahaan pengelola.

Untuk itu, Pemprov akan membeli PPD yang merupakan perusahaan bidang transportasi dari BUMN. Pasalnya, proses hibah PPD yang akan dilakukan pemerintah pusat ke Pemprov dianggap lamban. "Kayaknya sih PPD udah pasti kita beli, sudah setuju," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta, Selasa (26/3).

Namun, mantan anggota komisi II DPR ini masih menunggu keputusan dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk proses akuisisi. "Tunggu menteri keuangan dong," ucapnya.

Nantinya, PPD tidak akan menaungi Kopaja yang sudah beroperasi, sebab perusahaan milik BUMN itu akan menjadi pool untuk 1.000 bus sedang. "Enggak. Kita enggak hibah. Urusan dia. Dia untung dong jual 5.000, penumpangnya bisa dapat naik TransJakarta gratis. Yang 1.000 bus sedang kita masukkan ke dalam PT PPD. Kan kita mau beli dari BUMN," tandasnya.

Akan beli saham PT PAM Lyonnaise Jaya

Perusahaan Suez Environment yang memiliki saham 51 persen PT PAM Lyonnaise Jaya, berencana keluar dari bisnis operator air bersih di DKI Jakarta. Suez Environment dikabarkan akan menjual sahamnya di Manila Water, perusahaan dari Filipina.

Namun Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut bahwa penjualan tersebut tergantung dari Gubernur DKI Jakarta, Jokowi.

"Izin kan tetap di gubernur, aman kok itu. Kan ga akan bisa jual tanpa izin gubernur," ujar Basuki kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/11).

Menurut pria yang akrab disapa Ahok ini, pada prinsipnya penjualan saham ke Manila Water tidak ada masalah. Bahkan tidak menutup kemungkinan saham tersebut dibeli oleh Pemprov DKI. "Tapi masih diteliti dan keputusan ada di gubernur," imbuhnya.

Baca juga:
Kalau pensiun, Ahok mau jadi pelawak
Ahok ingin anak jalanan jadi sopir taxi
Pakai pakaian adat Bali, Ahok mengaku susah jalan
Ahok tak gentar diancam dibunuh
Ahok: Saya dulu kuliah kedokteran seminggu, terus kabur