Ahok dan Haji Lulung perang lagi gara-gara UPS
Padahal, sudah beberapa bulan keduanya tak saling sindir atau kritik.
Hubungan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana atau Haji Lulung kembali memanas. Padahal, sudah beberapa bulan keduanya tak saling sindir atau kritik.
Memanasnya hubungan kedua tokoh itu berawal saat Ahok diperiksa oleh Bareskrim dalam kasus Uninterruptible Power Supply (UPS) pada Rabu (30/7). Haji Lulung beranggapan, seharusnya yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan UPS dalam APBD Perubahan DKI Jakarta tahun anggaran 2014, adalah Ahok. Menurutnya, tuduhan yang tepat kepada Ahok agar bisa dijadikan tersangka dalam kasus tersebut karena mantan Bupati Belitung Timur itu melakukan pembiaran dalam hal pengawasan dan tidak melakukan pencegahan hingga terjadinya kasus korupsi tersebut.
"Menurut saya, mestinya Ahok jadi tersangka. Ahok itu tidak pernah memberantas korupsi, karena korupsi ada di eksekutif," kata Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta.
"Mestinya pemberantasan korupsi itu diawali pencegahan. Kalau dia tidak mencegah, berarti dia melakukan pembiaran," katanya menambahkan.
Lulung beranggapan, sebagai penanggung jawab utama pemakaian anggaran APBD Perubahan tahun anggaran 2014 di DKI Jakarta, Ahok yang saat itu menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur, harus bertanggung jawab atas adanya kasus korupsi tersebut. Menurut politisi PPP tersebut, jika saja Ahok berhati-hati dalam mengesahkan proyek pengadaan UPS tersebut, maka tentunya kasus korupsi ini tidak akan terjadi pada tahun anggaran 2014 yang lalu.
"Karena pengguna anggaran adalah eksekutif, mekanisme pembahasan APBD itu jadi tanggung jawabnya DPRD sebatas persetujuan di paripurna. Menyangkut kasus UPS, harusnya eksekusi terakhir dilakukan oleh unit masing-masing, dan yang bertanggung jawab Gubernur," ujar Lulung.
"Kalau Gubernur waspada, sebenarnya kasus ini tidak mungkin terjadi. Kalau ini terjadi korupsi UPS, berarti ada pembiaran dari Gubernur kepada terjadinya kasus UPS hari ini," pungkasnya.
Ahok yang diminta tanggapan pun menjawab sinis soal ucapan Haji Lulung itu. Menurut Ahok, seandainya Haji Lulung polisi, mantan politisi Gerindra itu bakal minta ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Wakil Ketua DPRD itu sebagai Kabareskrim menggantikan Komjen Budi Waseso.
"Saya pikir Haji Lulung bukan seorang polisi. Kalau dia polisi saya ajukan kepada presiden untuk gantikan Kabareskrim," ujar Ahok usai diperiksa Bareskrim Polri.
Dalam kesempatan itu, Ahok juga mengaku tidak mengetahui dana keluar yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengadakan UPS di sejumlah sekolah di Jakarta.
"Kita mana tahu, itu Sekda sudah. Jadi kalau sudah keluar, di dalam tata negara kita, kalian masih ingat enggak. Misal dulu kepala desa, kenapa pemerintah memutuskan sekdes itu jadi PNS. Karena tidak boleh bukan PNS yang memegang uang, dan gubernur mengeluarkan SK kepada tim anggaran pemerintah daerah. Itu lah sekda, Bappeda dan BPKAD. Jadi kalau sudah keluar, gubernur tidak pernah menjadi pengguna anggaran," kata Ahok.
Lanjut dia, berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ada anggaran siluman, Kepala bagian pendidikan merasa tidak ada, tiba tiba sudah keluar ada.
"Mungkin ini saya mensinyalir ada mirip-mirip modusnya dengan APBD 2015, yang tiba-tiba ada pengakuan 2 versi gitu loh. Kalau dulu kan kita tidak kunci dengan e-budgeting. Nah, itu bisa saja terjadi, kita enggak tahu. Itu biar penyidik lah yang apa," ujar Ahok.
Untuk keputusan dari hasil pemeriksaan, Ahok menyerahkan kepada pihak penyidik yang memiliki kapasitas untuk menyimpulkan dan menilai. "Makanya saya tidak tahu, nanti biar tanya penyidik deh, saya enggak berhak menilai. Saya enggak tahu," tutup mantan Bupati Belitung Timur ini.
Baca juga:
Ahok: Kalau Lulung polisi, saya minta presiden dia jadi Kabareskrim
Haji Lulung : Mestinya Ahok jadi tersangka kasus UPS
Lulung: Tunggu saja, kalau ada dugaan korupsi Ahok wajib dipanggil!
Lulung: Tak ada anggota DPRD DKI yang benci Ahok
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang para koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
-
Bagaimana Karen Agustiawan melakukan korupsi? Firli menyebut, Karen kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri di antaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini Pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan Karen tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu.
-
Apa yang dirayakan oleh Ahok dan Puput? Ahok dan Puput merayakan ulang tahun putri mereka dengan acara yang sederhana, namun dekorasi berwarna pink berhasil menciptakan atmosfer yang penuh semangat.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang dikatakan oleh Agus Rahardjo terkait kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Mengapa Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan BPK dalam kasus korupsi timah? Hari ini temen-temen penyidik sedang berkomunikasi dengan BPKP dan ahli yang lain hari ini. Lagi dilakukan perhitungan, konfrontasi dan diskusi formulasinya seperti apa," kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana kepada wartawan, Rabu (3/4).