Ahok dituding soal UPS: Kasihan Lulung jadi DPRD lama enggak ngerti

Ahok meminta semua pihak untuk tidak mendengar argumen Haji Lulung.

Dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di APBD Perubahan 2015 atas terdakwa Alex Usman, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana menyebut kasus tersebut hanya sebuah pencitraan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (ahok). Menurut pria yang kerap disapa Haji Lulung tersebut, Ahok mampu memberantas korupsi di lingkup Balai Kota, namun nyatanya tidak.

Menyikapi sindiran politikus PPP tersebut, Ahok menyebut, justru Haji Lulung tidak mengerti apa-apa soal pengadaan UPS. Lebih lanjut, Ahok meminta semua pihak untuk tidak mendengar argumen Haji Lulung.

"Aduh, Lulung lu dengerin. He-he-he. Orang dia kagak ngerti kok. Dia argumennya kagak ngerti. Dia nggak ngomong saya tanda tangan. Makanya Lulung itu kasihan dia jadi DPRD begitu lama, dia enggak ngerti," kata Ahok di Balai Kota, Jumat (29/1).

Lebih lanjut, Ahok menjelaskan, orang yang bertanggungjawab dalam menandatangani pengeluaran uang itu Sekda. Sedangkan gubernur tidak.

"Kita pemerintahan, kita tunjuk sekretaris untuk tanda tangan semua keuangan BPKAD, bukan saya," ujarnya.

Sebelumnya, dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor, pria yang biasa disapa Haji Lulung ini mengatakan, dirinya tidak mengetahui pengadaan UPS yang berasal dari Suku Dinas Jakarta Barat yang masuk dalam APBD Perubahan 2014. Lebih lanjut, politikus PPP ini menjelaskan, dalam RAPBD 2014 yang kemudian diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri, tidak terdapat adanya evaluasi pengadaan UPS. Hal ini yang menurutnya merupakan sebuah keanehan.

"Keanehan yang saya maksud antara evaluasi kementerian dengan DPRD pada paripurna itu Tidak ada evaluasi yang namanya UPS, kalau pun ada, artinya UPS bukan hal yang dikritisi oleh Kementerian Dalam Negeri," kata Haji Lulung dalam kesaksiannya, di Ruang Sidang Kartika 2, Kamis (28/1).