Ahok hapus uang honor PNS DKI untuk hemat APBD 2015
Berdasarkan APBD DKI Jakarta 2014, anggaran honorarium mencapai Rp 2,3 triliun.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak menambah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2015 secara signifikan. Sebab, peningkatan hanya terjadi sebesar 0,24 persen dari 2014.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, tidak signifikannya penambahan anggaran pada 2015 karena terjadi pemangkasan pengeluaran. Salah satunya adalah honorarium atau uang honor untuk pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta.
"Lebih dikit aja. Kamu mulai putuskan tidak ada lagi honorarium. Karena itu juga duitnya besar. Kalau mau gaji, ya gajian. Nggak usah pakai kegiatan-kegiatan yang ada honor-honor lagi," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (12/1).
Berdasarkan APBD DKI Jakarta 2014, anggaran honorarium mencapai Rp 2,3 triliun. Karena angka ini terlalu besar, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk tidak memasukkannya dalam RAPBD DKI Jakarta 2015.
Selain itu, Ahok juga akan menghentikan penggunaan sistem outsourcing. Sebab dinilai merugikan untuk tenaga kerja dan Pemprov DKI Jakarta. Kegiatan-kegiatan yang penting akan dikerjakan sendiri oleh SKPD.
"Kami juga tidak mau lagi pekerjaan rutin diswastakan. Yang penting-penting kami ambil alih sendiri. Itu perubahan yang signifikan," jelas mantan Bupati Belitung Timur ini.
Dia menambahkan, perubahan akan dilakukan pada pengelolaan di kelurahan dan kecamatan. Sebab anggaran dana untuk perbaikan infrastruktur akan digelontorkan tanpa masuk Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) DKI Jakarta.
"Kami ingin lurah camat ini sebagai manajer. Uangnya pun gelondongan. Jadi kalau perbaiki jalan atau beli tanah tidak ditentukan titiknya. Ditaruh aja. Supaya kalau ada (yang mau dibebaskan atau diperbaiki) cepat beli, cepat bayar. Kami yakin tahun ini akan jauh lebih cepat penyerapannya," tutup Ahok.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015 sebesar Rp 73,08 triliun. Nilai ini meningkat sebesar 0,24 persen dibandingkan APBD DKI Jakarta 2014 sebesar Rp 72,9 triliun.
Baca juga:
2015, Ahok genjot masalah transportasi dan jalanan di ibu kota
Cegah korupsi, Ahok atur APBD DKI pakai sistem tutup buku harian
Selama 2015, Ahok akan tertibkan aksi demo hingga PKL
Ini cara Ahok capai target pendapatan daerah DKI 2015
Bos PT JM tuding Ahok tidak dukung pembangunan monorail
Ini kritik Lulung pada RAPBD rancangan Ahok
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Tjokropranolo menjadi Gubernur DKI Jakarta? Hingga pada tahun 1977, ia dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 1977-1982.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Siapa yang menyambut kedatangan Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar? Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyambut langsung kedatangan Prabowo.
-
Kapan PDI Perjuangan akan mengumumkan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta? Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan," kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.