Ahok minta APTB ikut sistem bayar per kilometer seperti Transjakarta

"Mau enggak, biar orang yang naik bus itu enggak naik dua kali, kalau mau ya gabung kami saja," kata dia.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal mengkaji ulang kebijakan soal Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) di bawah kendali PT Transportasi Jakarta (TJ). Meski demikian, Ahok lebih memilih lelang jika kesepakatan untuk bayar per kilometer tidak tercapai.

"Memang kalau mau harus terintegrasi ke dalam (mekanisme Transjakarta), kami ajak mereka bayar per kilometer. Mau enggak, biar orang yang naik bus itu enggak naik dua kali, kalau mau ya gabung kami saja. Nanti kami lelang saja, nanti kan kelihatan mana harga yang paling efisien," ujar Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5).

Lanjut Ahok, jika DPD Organda DKI tidak sepakat dengan ketentuan tersebut, bus APTB tidak diperkenankan masuk ke jalur Transjakarta. Namun, dia meminta tidak ada protes jika masyarakat lebih memilih naik bus Transjakarta.

"Jadi kalau dia enggak mau ya enggak usah ikut, apakah rugi, ya enggak, kamu enggak usah masuk TJ, sampai ujung saja, udah, tapi jangan evaluasi kami kalau bus kami nanti sampai ke tempat anda lho, misalnya sampai Bekasi nih, kalau pakai punya kami bayar Rp 3500, orang lebih suka gimana, ya jelas enggak akan rugi lah, kan mereka bayar, tapi mekanismenya per kilometer," tambah Ahok.

Ahok pun menegaskan sekali lagi jika Pemda DKI bisa mendatangkan ribuan bus jika manajemen APTB tidak setuju membayar per kilometer. Dia juga tak akan menghalangi jika mereka kan ikut serta dalam manajemen baru tersebut.

"Saya sudah bilang kami bisa datangkan ribuan bus lho, kalau mau ya gitu saja, masalahnya kamu jangan malas-malasan dan boros-boros, kamu boleh otomatis ikut kok, asal ikut yang harga lelang." tutup Ahok.

Baca juga:
Buruh demo di hari May Day, ini pengalihan jalur Transjakarta
Pengadaan Transjakarta, Ahok pilih pabrik yang punya agen di Jakarta
Proyek Jalan Layang Tendean-Ciledug masuki tahap pengeboran
Transjakarta tetap beroperasi normal saat May Day
Juni, bus kota bakal masuk jalur Transjakarta
Kalah di Bani, Pemprov DKI belum akan bayar Rp 7,6 miliar
Kasus Transjakarta karatan, DKI kalah dan wajib bayar Rp 7,6 M