Ahok nilai PNS DKI pakai jasa EO buat cari duit tambahan
"Alesannya 'Pak, kan kita lebih gampang excel nanti kita aturnya dampak," tegas Ahok.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama tidak lagi menggunakan jasa event organizer (EO) dalam tiap acara yang diadakan Pemprov DKI. Ahok menuding, banyak terjadi praktik mark-up atau menggelembungkan biaya acara yang dilakukan para EO terhadap kliennya.
Bahkan, pria yang akrab disapa Ahok ini menilai tak sedikit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang turut ambil andil dalam penggelembungan biaya acara tersebut. Biasanya, para SKPD 'nakal' itu akan beralasan menggunakan jasa EO dapat memudahkan ketika pendataan biaya keluar.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Bagaimana Ahok memulai karier politiknya? Ia memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta setelah terpilih pada tahun 2004.
-
Apa yang dirayakan oleh Ahok dan Puput? Ahok dan Puput merayakan ulang tahun putri mereka dengan acara yang sederhana, namun dekorasi berwarna pink berhasil menciptakan atmosfer yang penuh semangat.
-
Siapa yang menyambut kedatangan Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar? Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyambut langsung kedatangan Prabowo.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
"Bukan enggak ngerti, pinter semua orang-orang ini mah. Cuma alesannya 'Pak, kan kita lebih gampang excel nanti kita aturnya dampak," tegas Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (19/11).
Padahal, menurut Ahok, sistem e-budgeting dibuat untuk memudahkan kinerja para SKPD. "Lho e-budgeting lebih gampang dong, langsung anda rubah, udah selesai, print out keluar, jadi itu barang," tegasnya.
Sebelumnya, Ahok mencontohkan, bentuk mark-up yang dilakukan EO adalah digelembungkannya biaya sewa gedung dimana acara berlangsung. Padahal, gedung tersebut masih dimiliki oleh Pemprov DKI.
"Contoh dia bikin event di TIM pagelaran seni apa. Karena pakai EO, waktu lelang memasukkan membayar sewa waktu lelang, pemasukan membayar sewa teater besar Jakarta Rp 300 juta, ada yang paling kecil Rp 400 juta. Sekarang saya tanya, ada enggak sih pemerintah bikin acara, bayar ke pemerintah? Gedung kita. Enggak ada. Dalam Peraturan Daerah tuh enggak ada," ungkap Ahok kesal.
Selain soal sewa gedung, Ahok juga kesal soal mark-up dalam penyewaan alat musik sound system yang mencapai ratusan juta rupiah. Ahok menilai angka tersebut tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan.
"Terus yang lebih lucu lagi, pelatihan budaya Betawi ke Pulau Seribu Rp 1 miliar lebih. Latihannya 4 hari. Terus alat musiknya ditinggal enggak? Enggak, karena itu nyewa. Kamu bisa enggak main alat musik gambang kromong cuma dilatih 4 hari, terus 1 tahun kemudian mesti lomba tapi alat musiknya enggak dikasih? Mending saya kasih alat musiknya," lanjut mantan Politisi Gerindra ini.
Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, Ahok memutuskan akan terus mengawasi tiap detil penggunaan anggaran Disparbud DKI Jakarta. Selanjutnya, hasil penyusunan tersebut, harus dimasukkan dalam e-budgeting agar dapat dikontrol.
"Jadi saya enggak mau KUA-PPAS dengan sistem manual. Kalo manual, balikin lagi dong ke jaman saya di 2012 yang saya marah-marah gak jelas gitu loh. Nyusun KUA-PPAS tidak langsung di e-budgeting, mereka susun di Excel. Saya bilang gila saja kasih saya 1 gumpal kertas," tegasnya.
Baca juga:
Ahok geram Disbudpar DKI cuek EO acara sering mark up dana
Kesal kerap dicurangi, Ahok tidak mau lagi pakai jasa EO
Ahok semprot Disparbud, hamburkan Rp 300 M buat yang tak pantas
Ahok kesal Disparbud bikin festival miliaran dibanding urus museum