Ahok: Pemprov DKI tak akan kejar-kejar pendatang usai Lebaran

Operasi Yustisi yang biasa digelar akan digantikan dengan Operasi Bina Kependudukan.

Usai Lebaran, penduduk di Jakarta selalu bertambah dengan para pendatang. Biasanya, Pemprov DKI akan langsung menggelar operasi yustisi di terminal dan kawasan permukiman padat. Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pihaknya tidak akan melakukan cara yang sama.

Menurut Ahok, sesuai Pemprov DKI Jakarta memilih menggunakan program bina kependudukan dibanding operasi yustisi. Sebab, Jokowi, lanjut dia enggan menggunakan cara kekerasan seperti menangkap orang.

"Bukan dihapuskan. Operasi yustisi kayak Tom and Jerry juga, makanya lebih baik kita perbaiki kawasan kumuh," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (16/7).

Menurutnya, jika kawasan kumuh tidak ada maka penduduk tersebut akan menginap atau tinggal di rumah saudara. Oleh karenanya, lebih baik menggunakan cara persuasif sesuai keinginan Jokowi.

"Iya lah, kita enggak mau lagi tangkap-tangkap. Pak gubernur kan enggak mau kejar-kejar, tangkap-tangkap gitu lho," ujar Ahok.

Untuk diketahui, setiap tahun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta selalu menggelar Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) untuk mengantisipasi membeludaknya pendatang baru. Namun mulai tahun ini tidak akan ada lagi OYK.

OYK akan dilakukan dengan menggelar Operasi Bina Kependudukan (biduk) sesudah Idul Fitri 1434 H kepada masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.

"Kebijakan tahun ini, tidak ada lagi melaksanakan OYK, tetap lebih ke arah bina kependudukan," kata Purba Hutapea, Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (15/7).

Dijelaskannya, dalam operasi yustisi akan ada hakim dan polisi, lalu sidang di tempat dan ada penindakan serta sanksi dendanya. Sedangkan operasi biduk, Dinas Dukcapil DKI hanya melakukan sosialisasi supaya masyarakat menaati administrasi kependudukan.