Ahok sebut sensus ekonomi tak ada kaitannya dengan pajak
Ahok minta warga Ibu Kota untuk mendukung sensus ini dan menerima petugas ketika datang ke rumah
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi orang pertama yang didatangi petugas sensus ekonomi. Ahok minta warga Ibu Kota untuk mendukung sensus ini dan menerima petugas ketika datang ke tiap rumah warga.
Ahok menegaskan, sensus ekonomi ini tidak ada kaitannya dengan pajak setiap orang. Sensus dilakukan agar pemerintah dapat tepat di dalam pengambilan keputusan sebuah kebijakan.
"Jadi saya mengimbau warga DKI apabila petugas datang tolong diterima. Ini bukan mengejar pajak, tapi dalam rangka agar kami membantu saudara mengembangkan usahanya termasuk perizinan," ujar Ahok usai menerima petugas sensus di kediaman pribadinya, Pluit, Jakarta Utara, Minggu (1/5).
Menurut Ahok, dengan adanya data di sensus ekonomi ini, pemerintah dapat menyiapkan seluruh prosedur agar penyaluran bantuan usaha kepada masyarakat berjalan lancar. Justru dengan sensus ekonomi ini, usaha kecil mikro menengah dapat mudah mendapatkan bantuan permodalan.
"Jadi coworking place kita siapkan, perizinan PTSP kita siapkan, permodalan, dukungan SKPD terhadap potensi usaha ini sesuai dengan nawacita 6 dan 7, bagaimana daya saing dan potensi kita gali dan cocok. Kalau tanpa data kita enggak akan tahu," jelas Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan, Pemprov DKI Jakarta sangat beruntung dengan adanya sensus ekonomi yang dilaksanakan setiap 1 dekade. Selain mempermudah penyaluran bantuan, sensus ini juga akan dijadikan sebagai patokan penyusunan APBD.
"Saya sih bilang ini menguntungkan. Sensus yang tiap 10 tahun ini dilakukan dan dapat membuat kami menyusun anggaran pengembangan dan mendukung ekonomi rumah tangga. Kami bisa gampang menyalurkan bantuan kredit dan mendukung prasarana dan perizinan," tutur Ahok.
"Selama ini kita tidak terbayang ada bisnis online, ada virtual office. Jadi menurut saya tata ruang kita harus diverifikasi. Sekarang orang sudah tak zaman memiliki kantor, pabrik lagi. Sekarang Indonesia pernah gak punya data itu? Enggak pernah. Karena sensus terakhir 10 tahun yang lalu, yang saat itu belum ada online dan networking place," tutup Ahok.
Baca juga:
Cerita Ahok bikin ngakak petugas sensus
Warga yang tolak sensus ekonomi bisa kena pidana
Ahok klaim sensus ekonomi bantu program penyaluran kredit pemerintah
Menko Darmin beberkan alasan pentingnya sensus ekonomi tiap 10 tahun
Sensus ekonomi, Menko Darmin ngaku tak punya usaha
-
Siapa yang mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? Terkait dengan kebijakan tersebut, BRI menyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Bahkan sejak 2021, Perseroan telah mengusulkan kepada regulator untuk me-review soal ketentuan terkait hapus buku kredit dan tagih piutang (write-off) bagi UMKM.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Bagaimana BRI mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? Dengan demikian, dukungan dengan memberikan pendanaan kepada UMKM akan mendorong roda perekonomian Indonesia. Hingga kuartal I/2023, BRI sendiri berhasil mencatat pertumbuhan kredit di sektor UMKM sebesar 9,6% year on year (yoy) dengan nominal mencapai Rp989,6 triliun.
-
Apa yang menjadi alasan BRI mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? “Maka butuh policy seperti rencana pemerintah tersebut, sehingga akan menambah daya jelajah dan konsumsi kredit UMKM di masa yang akan datang. Kami telah lama memperjuangkan hal ini jadi kami menyambut baik rencana tersebut,” ujar Sunarso.
-
Apa yang dimaksud dengan UMKM? Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting yang turut mendukung perekonomian suatu negara.
-
Mengapa BRI mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? Terkait dengan kebijakan tersebut, BRI menyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Bahkan sejak 2021, Perseroan telah mengusulkan kepada regulator untuk me-review soal ketentuan terkait hapus buku kredit dan tagih piutang (write-off) bagi UMKM.
Jangan lewatkan:
5 cerita teroris mati akibat kebodohan sendiri sebelum beraksi
6 Fakta menegangkan seputar 'psikopat'
Proyek BIN mangkrak jadi sarang maksiat
Begini jadinya jika Superhero Marvel dan DC dalam bentuk mobil
Buka Masterpiece, Ahmad Dhani dihadang jawara betawi