Ahok: Siapa yang berani lawan BPK? Allah Maha Kuasa

Menurut Ahok, BPK tidak menerima semua bukti yang diserahkan oleh Pemprov DKI saat melakukan audit.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terlihat kesal oleh adanya ketidaksesuaian antara hasil audit BPK dan Pemprov DKI. Menurut Ahok, BPK tidak menerima semua bukti yang diserahkan oleh Pemprov DKI saat melakukan audit.

"Makanya saya bilang tadi, saya omong sama Pak Heru (Kepala BPKAD Heru Budi Hartono), kalau bapak datang periksa tanya mana buktinya tentu kami akan kirim buktinya, ini lho. Nah sekarang ada buktinya itu tapi dia tidak terima. Langsung masukin. Jadi malah tendesius kan, jadi tuduh menuduh kan," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (10/7).

"Karena dia berpikir siapa yang berani lawan BPK? Allah Maha Kuasa. Terus siapa jadi wasitnya kalo saya lawan dia? Bukti udah nyata kok," imbuh Ahok.

Menurut Ahok, setiap audit yang dilakukan BPK harus dikonfirmasi kepada setiap kepala daerah, tak terkecuali dirinya. Namun, ia melihat hal itu tidak dilakukan oleh BPK.

"Pernah enggak di seluruh Indonesia BPK menyerahkan seluruh pemeriksaan kepasa gubernur pada gubernur di paripurna? Coba kamu cek. Kenapa dia enggak mau kasih ke saya? Kedua, pernah enggak kasih buku konsultasi? Anda bukan pemeriksa kesalahan lho, bukan pencari kesalahan. Anda pemeriksa keuangan kasih tahu kita dong. Mana yang kurang kita kirim," papar Ahok yang terlihat semakin kesal ini.

Di sisi lain, Ahok mengaku telah mengirim semua bukti yang dibutuhkan oleh BPK. Oleh alasan itulah dia mempertanyakan cara kerja BPK yang dinilainya tidak benar.

"Buktinya ada. Tanya sama Pak Heru. Sudah dapat anda jangan langsung tutup dong. Justru saya tanya ada apa BPK. Nanti saya keluarkan bukti-bukti. Silakan anda omong karena saya sadar siapa yang akan jadi wasit antara saya dengan BPKB lembaga tinggi negara. Maka saya tanya, misalnya Sumatera Utara coba diaudit. Sumatera Utara dulu WDP masalah aset, belum diperbaiki kok bisa jadi WTP? DKI ada WTP, diperbaiki kok jadi WDP. Bandingin aja antara hasil audit Sumatera dan DKI, BPK enggak jelas caranya," tandas Ahok.

BPK melalui anggota V, Moermahadi Soerja Djanegara, menyatakan ada 70 temuan dalam laporan keuangan DKI yang disampaikan dalam rapat raripurna DPRD. Temuan itu bernilai Rp 2,16 triliun. Temuan itu terdiri atas program yang terindikasi menimbulkan kerugian daerah senilai Rp 442 miliar dan berpotensi merugikan daerah Rp 1,71 triliun. Lalu kekurangan penerimaan daerah Rp 3,23 miliar, belanja administrasi Rp 469 juta, dan pemborosan Rp 3,04 miliar.