Ahok soal audit Sumber Waras: Biar KPK putuskan, kita siap dipanggil
Ahok ngotot keputusannya membeli lahan Sumber Waras tak bermasalah.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan hasil audit terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menanggapinya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, sangat mendukung.
"Ya enggak apa-apa silakan aja. Silakan saja KPK nanti memutuskan ada kerugian negara atau tidak. Silakan saja KPK putuskan. Kalau dari KPK merasa ini ada kerugian negara, panggil kami sebagai saksi, kita datang," kata Basuki sewot, Jakarta (7/12).
Sebelumnya, Ahok, sapaan Basuki, mengaku sudah menjelaskan kenapa harus membeli lahan RS Sumber Waras saat dipanggil BPK. Meskipun Dinas Kesehatan DKI tak merekomendasikan untuk dijual beli untuk pembangunan rumah sakit kanker.
"Saya bilang ke BPK, anda baca dulu. Saya enggak ngebet beli RS Sumber Waras. Kalau dia (yayasan Sumber Waras) enggak mau jual, ya saya enggak mau beli. Bagi saya yang penting Jakarta ada RS kanker dan jantung tambahan. RS yang ada udah penuh. Dia enggak bisa jawab saya. Saya ditanya, lalu kenapa beli? Orang dia (yayasan Sumber Waras) masukin surat, mau jual kemudian. Pake harga NJOP," tambahnya.
"Terus saya ditanya lagi, kenapa akhirnya kamu tidak jadi bangun rumah sakit jantung? Karena lahan Jamkesda enggak bisa nyambung dengan Tarakan. Akhirnya rumah sakit Tarakan kami manfaatkan lahan yang ada bangun RS jantung. Sekarang rumah sakit Tarakan sudah jadi rumah sakit jantung. Saya tadinya pindahkan ke Ragunan, Pasar minggu, jadi rumah sakit kanker. Ternyata dia (yayasan Sumber Waras) tawarin surat," beber dia.
Sedangkan soal harga lahan yang dianggap mark up, Ahok menegaskan dalam UU dan Pepres, lahan di bawah 5 hektar boleh dibeli harga pasar. Kemudia, yayasan Sumber Waras malah menawarkan dengan harga NJOP.
"Lalu saya dealnya harga apa? NJOP. Jadi bagaimana anda bisa curiga kami mempermainkan harga ini? Kamu kalau tanya kenapa Sumber Waras di Jl Kyai Tapa bukan di Tomang Utara? Ya dari saya dari lahir udah di Kyai tapa, lu tanya sama BPN dong, jangan sama gue. Mana gue tahu," pungkasnya.
Baca juga:
Demo di KPK, massa minta Ahok ditetapkan tersangka RS Sumber Waras
BPK serahkan hasil audit pembelian lahan RS Sumber Waras ke KPK
KPK didesak ikut tangani kasus RS Sumber Waras, diduga libatkan Ahok
Blak-blakan Ahok usai diperiksa BPK soal kasus Sumber Waras
Ahok klaim ditakdirkan lawan republik yang diisi orang tidak benar
Ini video kekesalan Ahok saat di BPK
Taufik ingatkan Ahok tak perlu sandiwara soal pemeriksaan BPK
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa yang dilimpahkan Kejagung ke Kejari Jaksel dalam kasus korupsi timah? Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan tahap II, menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022.Adapun yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) adalah tersangka Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN.
-
Bagaimana Karen Agustiawan melakukan korupsi? Firli menyebut, Karen kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri di antaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini Pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan Karen tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.