Ahok tegaskan hibah ke TNI/Polri sudah ada pos anggarannya
Tapi Ahok tak merinci besar anggaran yang berada di Pos Bantuan Sosial itu.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan, sesungguhnya di dalam APBD DKI setiap tahunnya, memang ada dana yang dialokasikan untuk Pos Bantuan Sosial. Diakuinya pula, dana itu memang diperuntukkan untuk mendukung sejumlah program dan kebutuhan bagi TNI-Polri, dalam tugasnya menjaga stabilitas keamanan di ibu kota.
"Di APBD itu ada pos bantuan sosial. Mereka ngajuin program, kita teliti, harganya berapa, kita koreksi," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (28/7).
"Misalnya mau minta beli motor, kita cek harga motornya berapa. Begitu dapat harga motornya, kita tanya, kamu mau pengadaan sendiri atau kita ngadain dengan harga yang kita tentuin?" katanya menambahkan.
Ahok memastikan, dana yang teralokasi dalam pos bantuan sosial di APBD DKI ini, akan tersalurkan dengan ketentuan yang sangat ketat.
Hal itu diakuinya, guna menjaga efektivitas penyaluran dana, yang memang diperuntukkan guna membangun sinergitas antara Pemprov DKI, TNI, dan Polri, dalam mengamankan dan mengkondusifkan keamanan di seluruh wilayah DKI Jakarta.
"Jadi nggak bisa kita mau kasih duit gelondongan. Harus ngajuin dulu, mau beli motor berapa, harga berapa, terus mereknya apa, lalu kita cocokkan di SKPD terkait," ujar Ahok.
"Misalkan alat-alat buat (anti) huru-hara itu, yang ngecek siapa? Satpol PP. Terus kita tanya, dia mau terima barang apa beli sendiri? Kalau mau beli sendiri, ya sudah kita kasih duit seharga nilai dan jumlah itu," pungkasnya.
Baca juga:
TNI-Polri dapat Rp 250 ribu jika diperbantukan kegiatan Pemprov DKI
Sakit hati, Gerindra tutup pintu rujuk dengan Ahok di Pilgub
Ini tanggapan Ahok soal Satpol PP digugat korban gusuran
Ahok bakal usir pendatang yang ogah melapor ke RT/RW
Kapolda Metro bakal bertemu Ahok bahas maraknya tawuran warga
Cucu ditolak masuk SMPN 277 DKI, tukang sapu ancam lapor ke Ahok
Cerita Ahok maki panitia JakBook & Edu Fair jual barang kemahalan
-
Bagaimana tanggapan Polri terkait kasus Aiman Witjaksono? "Nanti kita konfirmasi dengan Polda Metro, yang jelas bahwa setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan, sehingga prosedur hukum juga berjalan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Bareskrim Polri, Selasa (5/12).
-
Kenapa Kapolri dan Panglima TNI meninjau SUGBK? “Kami ingin memastikan serangkaian kesiapan pengamanan khususnya terkait dengan kegiatan puncak yang dilaksanakan besok sore ini betul-betul bisa terselenggara dengan baik,” tutur Sigit.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Kapan seleksi tingkat Mabes Polri untuk calon taruna Akpol yang lulus di Polda NTT? Mereka yang lulus masih akan mengikuti seleksi di tingkat Mabes Polri pada 7 Juli hingga 1 Agustus 2024.
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.