Anak buah Ahok heran maunya DPRD, evaluasi RAPBD malah bahas program

Rapat malah melebar ke mana-mana sampai proyek UPS di 2014.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Heru Budi Hartono, mengaku bingung dalam rapat evaluasi bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta. Selama rapat tadi, kata dia, pembahasan sama sekali tidak menyinggung draf evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Heru mengatakan, pembahasan seharusnya langsung pada anggaran e-budgeting yang telah dikoreksi. Tapi yang terjadi tak demikian.

"Rapatnya seperti rapat komisi. Seharusnya begini, saran saya harus dibahas dan diinput. Mengubah yang tadi dialihkan dan coret anggaran yang dipindahkan," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (18/3).

Dia menilai, pembahasan yang dilakukan selama rapat tadi tidak efektif. "Ini tidak ada yang membahas, terus ngomong-ngomong, itu enggak efektif. Karena habis rapat ini kami masih kerja lagi," tutupnya.

Seperti diketahui, pada tanggal 20 Maret besok, DPRD dan pemprov diharuskan selesai membahas draf evaluasi yang dikirim Kemendagri. Tapi sampai hari ini, fokus rapat masih tak berkembang dari seputar perdebatan proyek UPS.

Bila sampai waktu yang diberikan tak ada kata sepakat, maka Kemendagri akan bersikap.