Analisa Kemendagri soal anggaran lift di rumah dinas Gubernur Anies
"Kalau yang di bagian bawah, sudah direnov sama Pak Ahok. Itu dilakukan Bu Vero, tapi anggarannya enggak tahu apa pakai umum atau dana pribadi," tuturnya.
Dinas Cipta karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan renovasi rumah dinas Gubernur Anies Baswedan senilai Rp 2,4 miliar lebih. Salah satu yang diusulkan yakni penggunaan lift yang menelan biaya hingga Rp 750.200.000.
Terkait hal itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengakui jika rumah dinas gubernur yang berlokasi di Taman Suropati, Jakarta Pusat memerlukan renovasi.
-
Mengapa Susi Pudjiastuti bertemu dengan Prabowo dan Anies Baswedan? Meski capres telah diumumkan, hingga kini bakal cawapres belum terlihat hilalnya. Justru Susi Pudjiastuti mencuri perhatian publik setelah bertemu dengan dua tokoh besar Prabowo dan Anies Baswedan.
-
Apa yang dibicarakan Susi Pudjiastuti dan Anies Baswedan saat bertemu? Tak diketahui apa saja yang dibicarakan keduanya selama melewati sore bersama. Sebelum pulang, Anies dan Susi sempat membahas soal tanaman anggrek yang menghiasi ruangan. Keduanya terlihat sangat seru berdiskusi soal bunga alih-alih membicarakan politik dan pemilu.
-
Siapa yang bertemu dengan Prabowo dan Anies Baswedan? Susi Pudjiastuti mencuri perhatian publik setelah melakukan pertemuan dengan Prabowo dan Anies Baswedan.
-
Siapa yang dijemput Anies Baswedan? Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan mendatangi kediaman Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jalan Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).
-
Apa yang disampaikan Anies Baswedan di sidang perdana PHPU? "Karena memang sebagai prinsipal di awal kami hadir menyampaikan pesan pembuka sesudah itu nanti disampaikan lengkap oleh tim hukum," kata Anies, kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa alasan PKS mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman? "Kami optimis, insya Allah sosok Bapak Anies Rasyid Baswedan dan Bapak Mohamad Sohibul Iman adalah kandidat yang memiliki peluang menang besar," pungkasnya.
"Saya memang pernah dengar sekitar 2017 disiapkan renovasi dan 2018 akan direnov. Itu sah-sah saja dari sisi pengadaan dan kebutuhan," ujar Sumarsono saat dihubungi merdeka.com, Kamis (25/1).
"Intinya saya pernah tinggal di situ setengah tahun, memang kondisi rumah itu butuh renovasi," tuturnya.
Renovasi, lanjut Sumarsono, dibutuhkan di bagian lantai dua. Terlebih, rumah tersebut belum pernah direnovasi sejak zaman gubernur sebelum Sutiyoso.
"Dari zaman Gubernur Jokowi bahkan sebelum Sutiyoso itu belum pernah direnov yang di atas itu. Fusrnitur dan struktur bangunan masih yang lama," bebernya.
"Kalau yang di bagian bawah, sudah direnov sama Pak Ahok. Itu dilakukan Bu Vero, tapi anggarannya enggak tahu apa pakai umum atau dana pribadi," tuturnya.
Renovasi, lanjut Sumarsono, diperlukan mengingat rumah dinas adalah aset negara yang harus dijaga dengan baik.
"Karena rumah dinas gubernur adalah aset negara yang harus dipelihara demi berfungsinya negara secara optimal," tuturnya.
Anggaran renov capai Rp 2,4 miliar dinilai wajar
Terkait anggaran renovasi yang mencapai Rp 2,4 miliar, Sumarsono menggangap hal wajar. Terlebih, anggaran lift sebesar Rp 700 juta ia menilai merupakan harga yang murah.
"Lift Rp 700 juta itu termasuk murah, enggak masalah, sesuai kebutuhan. Biasanya miliaran. Kalau gedung minimal 3-4 lantai tapai kalau kebutuhannya khusus saya kira tidak ada masalah," tuturnya.
"Kalau memungkin pakai lift why not. Yang penting aset negara digunakan dengan baik," ucapnya.
Terkait kilahan DPRD DKI yang mengakui tidak ada pembahasan anggaran tersebut, Sumarsono menilai hal itu tidak mungkin.
"DPRD tidak bahas semua item yang dari ratusan ribu itu. Enggak mungkin dibahas secara detil hal-hal yang rutin dan masuk akal. Kalau sudah diketok DPRD asumsinya semua sudah dibahas kan, enggak boleh bilang enggak atau belum dibahas," tegasnya.
Namun, memang ia mengakui anggaran yang menjadi pembahasan ialah yang bersifat tidak masuk akal. Ia mencontohkan anggaran TGUPP yang melonjak miliaran rupiah.
"Memang yang menjadi perhatian Kemendagri adalah anggaran-anggaran yang dinilai tidak masuk akal, seperti TGUPP," tuturnya.
Meski demikian, ia meminta agar penjelasan anggaran renovasi rumah dinas gubernur ditanya ke Dinas Cipta Karya.
"Secara teknis di (dinas) Cipta Karya. Pengertian wajar adalah rumah dinas harus dipelhara sebagai aset negara, tidak boleh rusak," tutupnya.
Baca juga:
Perda dilanggar Anies hingga berujung ancaman interpelasi
Asal muasal anggaran renovasi dan lift untuk rumah dinas Gubernur Anies
Menelusuri anggaran pengadaan lift dan renovasi rumah dinas Gubernur Anies
Tak ingin berbesar hati, Anies bersyukur janji kampanye mulai direalisasikan
Tak butuh renovasi, Anies sebut dinas cipta karya sudah dua kali coba anggarkan