Anggota Fraksi PDIP: Formula E Berpotensi Pemborosan Anggaran Rp4,48 Triliun
Dia menuturkan, Pemprov DKI Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Dinas Pemuda dan Olahraga tidak pernah memasukkan biaya commitment fee sebagai feasibility study dalam penganggaran Formula E. Sehingga, terkesan ajang mobil balap listrik ini tidak sangat menguras kantong daerah.
Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta menyebutkan ada pemborosan anggaran negara Rp4,48 triliun jika Formula E dipaksakan digelar pada 2022. Nilai ini didapat berdasarkan akumulasi variabel pembiayaan meliputi commitment fee, biaya pelaksanaan, dan bank garansi.
"Ada potensi pemborosan anggaran Rp4,48 triliun sebuah jumlah uang yang sangat besar. Rp4,48 triliun untuk sebuah program yang tiba-tiba menjadi isu prioritas," kata anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Maruana Siahaan, Selasa (31/8).
-
Di mana Formula E Jakarta Volume II akan diadakan? Formula E Jakarta Volume II Jakarta E-Prix 2023 dijadwalkan pada 3-4 Juni 2023 mendatang di sirkuit Ancol.
-
Kapan Formula E Jakarta Volume II akan diselenggarakan? Formula E Jakarta Volume II Jakarta E-Prix 2023 dijadwalkan pada 3-4 Juni 2023 mendatang di sirkuit Ancol.
-
Apa saja yang akan tersedia di acara Formula E Jakarta selain balapan? Konsep gelaran ajang balap mobil listrik Formula E tahun ini ada racing (balapan) dan festival musik. Ada Slank, RAN, KLA Project, Rossa, dan Cakra Khan, Oni N Friends, Angger Dimas, Sergio Berlino, DJ Yasmin, dan Alan Walker.
-
Bagaimana persiapan Indonesian GP 2023? Direktur Utama PT MGPA Nusantara Jaya (MGPA) Priandhi Satria mengatakan seluruh rangkaian balapan pada hari pertama Indonesian GP 2023 berjalan dengan lancar seiring dengan seluruh persiapan yang rampung 100 persen.
-
Kapan Indonesian GP 2023 di gelar? Pertamina Grand Prix of Indonesia (Indonesian GP) 2023 telah resmi dimulai di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat (13/10).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Dia menuturkan, Pemprov DKI Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Dinas Pemuda dan Olahraga tidak pernah memasukkan biaya commitment fee sebagai feasibility study dalam penganggaran Formula E. Sehingga, terkesan ajang mobil balap listrik ini tidak sangat menguras kantong daerah.
Padahal, anggota Komisi B DPRD DKI itu menerangkan, biaya commitment fee tetap digelontorkan Pemprov DKI sebesar Rp2,3 triliun, kemudian Pemprov juga mengeluarkan biaya pelaksanaan Rp1,2 triliun, dan bank garansi Rp90 miliar.
"Meski memang bank garansi ini sudah kembali," ujarnya.
Maruana mengungkapkan, sejak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk menunda perhelatan Formula E pada 2020 akibat pandemi Covid-19, nyatanya di waktu itu pula pembayaran commitment fee tetap berjalan.
Bahkan, dia mengkritisi respons Anies soal rekomendasi dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Alasannya mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu malah menerbitkan Ingub 49 yang menjadikan Formula E program prioritas.
"Pak Gubernur meresponnya malah mengeluarkan Ingub 49," jelasnya.
Kalkulasi pemborosan anggaran tersebut menurut Maruana seyogyanya dapat membangun fasilitas-fasilitas publik atau stimulus bagi pelaku usaha terdampak pandemi Covid-19.
Dia menegaskan, konsistensi PDIP dan PSI menggunakan hak interpelasi tentang Formula E bertujuan untuk mengamankan uang rakyat.
"Intinya adalah kami mau menyelamatkan uang rakyat dan direlokasikan untuk kepentingan rakyat Jakarta," tutupnya.
Baca juga:
Anies Kumpul dengan Fraksi DPRD DKI, Wagub Riza Patria Pastikan Tak Bahas Interpelasi
Mercy, BMW, dan Audi Hengkang dari Formula E, PDIP DKI Duga Secara Bisnis Tak Untung
Kumpul di Rumah Anies, Wagub DKI Bilang Mau Pastikan Semua Program Berjalan
Wagub DKI Masih Berharap Ada Dialog Tentang Formula E Dibanding Interpelasi
PDIP Sebut Pertemuan Fraksi-Fraksi dengan Anies dan Riza Sebagai Koalisi Galau
PDIP Sebut Ada Pejabat Teras Pemprov DKI Minta Interpelasi Dihentikan
7 Fraksi Parpol di DPRD DKI Tolak Hak Interpelasi Anies Baswedan