Anies akan bereskan masalah reklamasi usai berdiskusi dengan DPRD

Terkait dua pulau, C dan D yang sudah terbangun dan tidak dapat dibongkar, maka pemerintah harus me-refungsi pulau tersebut jika reklamasi benar-benar dihentikan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tetap konsisten menolak proses kelanjutan pembangunan pulau reklamasi Teluk Jakarta. Anies mengatakan untuk melakukan langkah selanjutnya, akan diambil usai berdiskusi dengan DPRD.

"Soal posisi kita dari zaman kampanye sudah jelas enggak ada yang berubah dari posisi kampanye. Langkahnya nanti setelah kita selesai DPRD," kata Anies usai memimpin upacara hari Sumpah Pemuda di lapangan IRTI Monas, Senin (30/10).

Terkait dua pulau, C dan D yang sudah terbangun dan tidak dapat dibongkar, maka pemerintah harus me-refungsi pulau tersebut jika reklamasi benar-benar dihentikan.

"Sebentar, nanti kita lihat dulu dari mana idenya. Kami nanti akan sampaikan langkah-langka reklamasi di waktu yang tepat," pungkasnya.

Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menegaskan, menolak proyek reklamasi di pantai utara Jakarta. Sikap tersebut diambil setelah melakukan rapat kerja (Raker) dan mendengarkan pelbagai kajian.

"Buat kami pandangan sudah jelas, di raker kami, kami mengambil posisi menghentikan reklamasi. Itu sudah final," katanya di kantor Golkar DKI Jakarta, Minggu (29/10).

Politisi Gerindra ini mengatakan pihaknya sudah melakukan beberapa kajian untuk memutuskan hal tersebut. Menurutnya, dalam penghentian itu, bukan persoalan untung dan rugi. Namun lebih terkait soal kepastian.

"Kami ingin menghadirkan kepastian," tegasnya.