Anies Baswedan: UMP Diatur Pemerintah Pusat, DKI Bantu Turunkan Biaya Hidup
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, rumusan menentukan UMP saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Namun, pihaknya menjamin, menentukan UMP berdasarkan kajian agar hidup buruh lebih layak.
Pemprov DKI tengah mengkaji besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022. Hingga kini, nilai UMP DKI belum diputuskan.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, rumusan menentukan UMP saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Namun, pihaknya menjamin, menentukan UMP berdasarkan kajian agar hidup buruh lebih layak.
-
Siapa kakek buyut dari Anies Baswedan? Umar merupakan kakek buyutnya.
-
Siapa kakek dari Anies Baswedan? Sebagai pria berusia 54 tahun, Anies Baswedan adalah cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang diplomat yang pernah menjabat sebagai wakil Menteri Muda Penerangan RI dan juga sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia.
-
Siapa yang dijemput Anies Baswedan? Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan mendatangi kediaman Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jalan Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).
-
Apa berita bohong yang disebarkan tentang Anies Baswedan? Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sasaran berita bohong atau hoaks yang tersebar luas di media sosial. Terlebih menjelang Pilkada serentak 2024.
-
Apa yang dikatakan Anies Baswedan dalam video yang beredar? "Dengan kekalahan saya pada pemilu presiden yang lalu, saya memutuskan untuk menjadi gamer," Anies terlihat mengatakan hal itu dalam sebuah video yang beredar."Untuk itu saya akan memperkenalkan gim yang saya mainkan, Honor of Kings."
-
Kapan Anies Baswedan dilahirkan? Ia lahir pada tanggal 7 Mei tahun 1969, di Desa Cipicung, Kuningan, Jawa Barat.
“Kita merencanakan untuk bisa membantu para buruh dengan cara mengurangi biaya hidup mereka,” jelas Anies usai menemui demo buruh di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (18/11).
Anies membeberkan, ada dua cara untuk mengurangi biaya hidup para buruh. Hal ini demi mencapai kesejahteraan hidup buruh lebih meningkat.
Anies memahami tuntutan buruh yang ingin UMP naik tahun depan. Namun menyangkut UMP harus mematuhi peraturan pusat.
Menurut dia, soal UMP bukan hanya perkara biaya hidup saja. Tapi, biaya hidup juga harus diturunkan. Ini yang menjadi konsen Pemprov DKI.
“Nah untuk menaikkan UMP ada ketentuannya yang harus ditaati, tapi untuk yang menurunkan biaya hidup kita bisa membantu di situ,” terang Anies.
Deretan Program Anies
Anies mencontohkan, menurunkan biaya hidup dengan memberikan fasilitas pangan murah. Lalu, memberikan biaya transportasi yang ditanggung Pemda. Selanjutnya, pendidikan lewat Kartu Jakarta Pintar untuk anak-anak buruh.
“Diharapkan bisa mengurangi biaya sehingga walaupun pendapatan sudah diatur lewat PP, yang ada tapi mudah-mudahan mereka bisa menabung karena biaya hidup lebih rendah,” tegas Anies.
Sekali lagi, Anies menekankan, besaran UMP diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja. Sementara Pemprov DKI, hanya bisa membantu menurunkan biaya hidup.
“UMP tuh ngatur pendapatan, maka di situ diatur ketentuannya dari Kementerian Tenaga Kerja. Kami membantu dengan mengurangi pengeluaran. Sehingga selisihnya tetap cukup untuk bisa ditabung. Selisihnya cukup untuk mereka berharap ke depan kesejahteraannya meningkat,” tegas Anies.
(mdk/rnd)