Anies: Penghapusan LPJ RT/RW baru obrolan, tapi sudah ramai

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan penghapusan laporan pertanggungjawaban dana operasional bagi RT/RW masih dalam tahap perencanaan. Pemprov DKI belum memutuskan hal itu menjadi sebuah kebijakan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan penghapusan laporan pertanggungjawaban dana operasional bagi RT/RW masih dalam tahap perencanaan. Pemprov DKI belum memutuskan hal itu menjadi sebuah kebijakan.

"Itu sebenarnya masih dalam proses penggarapan tuh, sudah ramai duluan. Belum, belum (ada keputusan)," ujar Anies di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Rabu (6/12).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengakui penghapusan laporan pertanggungjawaban dana operasional itu sempat diperbincangkan dengan para Ketua RT/RW. Namun informasi tersebut langsung terpublikasi sehingga memicu kontroversi.

"Cuma kemarin itu kan lagi ngobrol, sudah ramai. Makanya kalau lagi obrolan warga diliput itu ramai jadinya," kata dia.

Meski demikian, Anies memastikan bahwa Pemprov DKI tetap memegang prinsip akuntabilitas dalam mengelola keuangan. Dia juga memastikan semua anggaran yang digunakan oleh Pemprov DKI akan dipertanggungjawabkan.

"Bahwa semua anggaran yang dititipkan dari negara mengikuti semua aturan keuangan dan semua yang menerima anggaran dari pemerintah, harus memiliki aturan keuangan," ucapnya.

Anies mengatakan pengkajian penghapusan laporan pertanggungjawaban dana operasional bagi RT/RW ini akan rampung pada Kamis (7/12) besok. Pengkajian ini tetap memperhatikan dan mengakomodasi seluruh kepentingan pihak terkait. Setelah memperoleh keputusan, Anies berjanji akan menyampaikan langsung kepada publik.

"Itu nanti mudah-mudahan Kamis sudah selesai dan bisa disosialisasikan," ujar dia.